TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengakui partai-partai di Indonesia belum sehat dalam berpolitik. Ia menuding kelemahan itu akibat kebijakan penguasa Orde Baru yang memangkas kepemimpinan sipil. Hal itu disampaikannya dalam dialog dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di Salemba Tengah, Jakarta, Ahad 19 Februari 2012.
Bahkan, Yani mengakui, belum ada partai di Indonesia yang secara sukses melakukan pendidikan politik. "Kalau mau jujur partai saat ini tidak serius melakukan pendidikan politik. Di internal semua partai kaderisasi banyak yang belum jalan," kata dia.
Kebobrokan satu lagi adalah kentalnya politik uang di internal partai politik masih terjadi di semua partai. "Kalau di Pusat bisa saja tidak ada karena Dewan Pakar, Dewan Syuro, bisa saja politik uangnya di daerah," dia menambahkan.
Sindiran pun ditujukan pada para pemilik modal yang saat ini terjun ke berbagai partai politik. Karena untuk memiliki posisi di politik harus mengorbankan uang dalam jumlah besar. "Dahulu saudagar mendukung partai politik. Tetapi sekarang para pemilik uang menjadi orang parpol," kata dia.
Tetapi, Yani menambahkan, jangan sampai warga negara jadi menghindar dari partai politik. Sebaliknya, setiap warga negara justru harus berkontribusi untuk memperbaiki sistem politik yang ada. "Masih panjang perjalanan, masih carut-marut negara kita ini. Dengan sistem yang sekarang jangan harap orang yang baik, jujur bisa masuk dalam politik," kata dia.
Yani mencontohkan pada saat pemilihan ketua KPK beberapa waktu lalu. Yunus Hussein tidak disukai pihak satu, Bambang Widjojanto ditolak Sekretariat Gabungan, Busyro yang suka menyerang partai tidak dipilih. "Abraham Samad akhirnya dipilih buat lucu-lucuan. Untungnya pilihan yang kita coba-coba itu alhamdulilah bagus," kata Anggota Komisi Hukum DPR itu blak-bakalan.
