TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan Front Pembela Islam (FPI) yang kerap melakukan aksi penindakan sendiri mendapatkan kritikan. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay menyatakan tidak seharusnya FPI justru melakukan kekerasan. "Bukan seharusnya FPI justru menindak apa yang sudah mereka desak pada kepolisian," katanya dalam diskusi Polemik dengan tema RUU Ormas di Cikini, Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2012.
Saleh merujuk pada aksi-aksi pemberantasan yang kerap dilakukan FPI. Salah satunya dengan menyerang warung-warung yang dianggap menjual minuman keras. "Untuk mengamalkan amar makruf, jangan justru dengan melakukan tindakan yang lebih keras," katanya. Menurut dia, FPI lebih ingin mengamalkan amar makruf dengan tangan. "Seharusnya hal itu bisa diubah karena mencederai anak bangsa," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Staf Hukum Bidang Dakwah FPI, H.M. Hasbi Ibrohim, menyatakan hal-hal itu menjadi tanggapan atas ketiadaan tindakan dari aparat hukum. "Mereka sebelum bergerak sudah memberikan pemberitahuan kepada polisi. Karena tidak ada tindakan, maka kami bergerak. Kita tidak mengerjakan domain kepolisian," katanya.
Meski begitu, dia menyadari bahwa masukan itu bisa menjadi koreksi. Termasuk masukan dari Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain yang menyatakan bahwa seharusnya FPI mendesak pihak aparat hukum, bukan main hakim sendiri. "Ini akan kami catat," ujar Hasbi.
EZTHER LASTANIA
Berita terkait
Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September
14 September 2022
Film dokumenter Kilometer 50 mengangkat peristiwa penembakan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Menguak cerita lain.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo
18 Agustus 2022
Kuasa Hukum korban KM50 Laskar Front Pembela Islam, Azis Yanuar menyamakan kasus pembunuhan laskar FPI dengan pembunuhan oleh Ferdy Sambo.
Baca SelengkapnyaSurat Bahar bin Smith untuk Rizieq Shihab
13 Februari 2021
Surat dengan tulisan tangan itu dikirim Bahar bin Smith dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Gunung Sindur.
Baca SelengkapnyaEks Dirjen Otda Kritik Pemanggilan Anies oleh Polda: Harus Atas Izin Jokowi
22 November 2020
Djohermansyah mengatakan pemanggilan gubernur seharusnya atas izin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaJika FPI Enggan Perpanjang SKT, Mahfud MD: Itu Hak Mereka
23 Desember 2019
Tarik ulur izin FPI itu membuat Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan pihaknya tak lagi peduli ihwal perpanjangan izin SKT.
Baca SelengkapnyaKata Jokowi Soal Polemik Perpanjangan Izin FPI
2 Desember 2019
Jokowi enggan menanggapi SKT FPI.
Baca SelengkapnyaIzin Perpanjangan SKT FPI Dikhawatirkan Politis
1 Desember 2019
Juru Bicara FPI mempersoalkan tak kunjung dikeluarkannya izin perpanjangan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaJanji Tak Ulur Izin FPI, Ma'ruf Amin: Kan Lagi Dikaji
28 November 2019
Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah harus mengkaji dari segala aspek sebelum mengambil keputusan terkait FPI.
Baca SelengkapnyaPKS Usulkan RUU Perlindungan Ulama, karena Rizieq Shihab?
16 November 2019
PKS berniat mengusulkan dibentuknya Undang-undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama. Tak hanya untuk Islam.
Baca SelengkapnyaKasus Munarman Jubir FPI, Dugaan Penganiayaan hingga Penghinaan
10 Oktober 2019
Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman kini kembali dijadikan tersangka
Baca Selengkapnya