Sejumlah simpatisan Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa menghujat penolakan dan usulan pembubaran FPI di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung - Meski ditolak di beberapa tempat, sejumlah organisasi massa Islam di Bandung tetap mendukung keberadaan Front Pembela Islam. ”Ini aksi solidaritas sekaligus mensosialisasikan pada publik bahwa yang di-blow-up selama ini rekayasa semua,” kata Ketua Umum DPP Gerakan Reformis Islam (Garis) Chep Hermawan di sela-sela aksi itu di Bandung, Jumat, 17 Februari 2012.
Menurut dia, wacana pembubaran itu cenderung menyudutkan FPI dengan cara mengungkap sisi buruknya saja. Sementara itu, sisi baik organisasi ini tidak pernah dilirik. ”Yang diangkat masalah kekerasan FPI di diskotek,” kata Chep.
Dia khawatir, wacana pembubaran FPI akan berimbas pada organisasi lainnya. Chep mengatakan Garis dan FPI punya kesamaan misi, meski beda organisasi. ”FPI dominan di Jakarta, Garis di Jawa Barat,” kata Chep.
Chep menganggap penolakan FPI di Kalimantan Tengah merupakan hasil rekayasa Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Damianus Jacky. ”FPI tidak pernah punya masalah dengan orang Dayak,” katanya. Sebelumnya, Gubernur Teras Narang membantah menjadi provokator aksi warga Dayak itu. (Baca Teras Narang Bantah Disebut Provokator)
Dia menganggap penyebab penolakan FPI di Kalimantan Tengah karena Gubernur Kalimantan Tengah terganggu dengan keberadaan organisasi itu yang mengadvokasi sejumlah suku Dayak yang ditekan akibat tanahnya dirampas. Di balik peristiwa itu, kata Chep, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan izin untuk tiga perusahaan asal Malaysia, Thailand, dan Indonesia, untuk penguasaan hutan seluas 70 hektare. ”Kita punya bukti,” katanya.
Chep mengatakan punya bukti soal itu. Dia mengklaim sekitar 50 orang warga Dayak yang terkena imbas pemberian izin penguasaan hutan itu masih ngendon di markas FPI di Jakarta. ”Mereka mengadu ke tempat kami,” katanya.
Soal tuntutan dalam unjuk rasa itu, sejumlah organisasi massa Islam itu menuntut Markas Besar Kepolisian RI membongkar insiden aksi di Bandara Tjilik Riwut. ”Kami menuntut Mabes Polri mengungkap di balik rekayasa yang dilakukan Gubernur Kalimantan Tengah yang kongkalikong dengan Kapolda untuk menyudutkan FPI,” kata Chep.
