TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemerintahan, Abdul Hakam Naja meminta semua peserta pemilihan umum kepala daearah (pemilukada) Aceh menjaga komitmen menciptakan pemilukada damai. "Harus ada kesepakatan hitam di atas putih untuk menghormati semua kandidat," ujar Hakam saat dihubungi, Senin, 23 Januari 2012.
Menurut Hakam, komitmen dari setiap partai ini lebih penting dari sekadar rencana memundurkan jadwal pemilukada. Alasannya pemunduran jadwal pemilukada belum tentu akan diterima semua peserta pemilu. "Intinya semua bisa berjalan dengan baik dan jangan sampai hanya meributkan tanggal," ujar Hakam.
Politikus Partai Amanat Nasional menilai, pelaksanaan pemilukada harus menekankan pada terpilihnya pemimpin yang legitimate dan diterima semua pihak di Aceh. Menurut dia kalaupun harus dilakukan pemunduran jadwal pemilukada haruslah atas kesepakatan bersama. "Jangan ada perdebatan lagi," ujarnya.
Apalagi, menurut Hakam pelaksanaan pemilukada Aceh sudah mengalami pemunduran hingga empat kali. Kalaupun tetap harus diundur lagi, dia meminta akan menjadi pemunduran yang terakhir. Makanya perlu ada kesepakatan semua pihak untuk menyetujui prosedur dan komitmen apa pun yang diputuskan dalam pemilukada.
Saat ini Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan pelaksanaan Pilkada Aceh pada 16 Februri mendatang. KIP pun telah memperpanjang jadwal pendaftaran calon hingga hari ini, untuk mengakomodasi partai lokal yang belum mengajukan calon. Namun belakangan muncul usulan agar pelaksanaan pemilukada diundur hingga April.
