TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menegaskan penentuan spesifikasi ruang rapat Badan Anggaran DPR RI dilakukan semua pihak yang bersangkutan. "Termasuk proses untuk menentukan desain ruangan dan sebagainya, tiga pihak yang terlibat di dalamnya," katanya saat ditemui wartawan di gedung MPR/DPR, Rabu 18 Januari 2012.
Tiga pihak yang dimaksud adalah Badan Anggaran, Sekretariat Jenderal DPR, dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR. "Semakin jelas siapa yang kemudian meminta pengadaan ruangan ini," katanya. Pramono menganggap wajar jika ada permintaan dari Banggar untuk mendapat ruangan yang lebih representatif. "Tapi menjadi tidak wajar ketika kualitas dan persoalan materi yang terlalu mahal yang kemudian membuat publik marah."
Lebih lanjut dia mengatakan apa yang kini dilakukan Badan Kehormatan DPR menjadi bukti ada upaya untuk keluar dari masalah semacam itu. Dia juga sudah mendapatkan laporan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh. "Saya sudah mendapatkan laporan lengkap," katanya.
Kronologi proyek Banggar ini, kata Pramono, bermula dari permintaan Banggar yang disampakan melalui surat pada Juli 2011 lalu. Sementara siapa saja pimpinan Banggar yang mengusung spesifikasi materi ruangan rapat bisa dilacak dalam transkrip rekaman. Namun dia menyatakan hal itu masih menjadi bagian dari tugas Badan Kehormatan untuk melakukan penelusuran.
Adapun orang-orang yang disebut-sebut mengusulkan spesifikasi, kata Pramono, belum dipanggil. Setahu dia proses pemeriksaan BK baru difokuskan pada Setjen DPR dan BURT. "Pemeriksaan Setjen juga belum sampai kepada kepala biro yang bersangkutan," tuturnya.
EZTHER LASTANIA
Berita terkait
Selain Biaya Ganti Gorden, ini Anggaran DPR Miliar-miliaran yang Diprotes Publik
28 Mei 2022
Pengadaan gorden mencapai Rp. 48,7 miliar membuat DPR disorot publik. Bukan hanya itu, berikut beberapa anggaran 'ajaib' DPR yang diprotes rakyat.
Baca SelengkapnyaIni Proyek dan Pengadaan di DPR yang Menjadi Sorotan Publik
10 Mei 2022
Pengadaan barang yang dilakukan DPR kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini pengadaan Gorden yang senilai Rp 48,7 miliar.
Baca SelengkapnyaParlemen Surati Pemerintah Soal Pembangunan Gedung Baru DPR
18 April 2018
DPR akan mengirim surat kepada pemerintah untuk menanyakan perizinan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi yang telah dianggarkan.
Baca SelengkapnyaUsulan Kenaikan Anggaran DPR Rp 7,7 Triliun Dikritik
16 April 2018
DPR mengusulkan kenaikan anggaran sekitar 26 persen pada 2019 untuk pembiayaan pembangunan gedung baru dan Alun-alun Demokrasi.
Baca SelengkapnyaTolak Kenaikan Anggaran DPR, FITRA Tuntut Sikap Presiden
16 April 2018
DPR mengajukan kenaikan anggaran tahun 2019 sebesar 26 persen dari tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPUPR Rampungkan Kajian Gedung Baru DPR RI Pekan Ini
22 November 2017
Tim kementerian PUPR dan pakar masih melakukan pengkajian atas rencana permintaan pembangunan gedung baru DPR tersebut.
Baca SelengkapnyaBujet Gedung DPR tanpa Rekomendasi Kementerian PUPR
14 November 2017
Kementerian PUPR menyatakan tak pernah menerbitkan surat rekomendasi pembangunan gedung baru DPR.
Baca SelengkapnyaSoal Pembangunan Gedung Baru DPR, Sikap Partai-partai Terbelah
30 Oktober 2017
Politikus PKS, Machfudz Siqqid, mengatakan setuju dengan pembangunan gedung baru DPR dengan syarat gedung baru itu nanti tidak boleh mewah.
Baca SelengkapnyaPDIP Minta Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Ditinjau Ulang
30 Oktober 2017
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rencana Dewan membangun gedung baru DPR itu kurang tepat di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.
Baca SelengkapnyaGedung Baru DPR, PU Rampungkan Penilaian November
26 Oktober 2017
Pembangunan gedung baru DPR akan dilakukan setelah penilaian rampung.
Baca Selengkapnya