TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Yudisial ikut mendukung langkah Satuan Tugas Anti Mafia Hukum yang ingin membongkar kembali penanganan kasus sengketa lahan pengusaha D.L Sitorus. Lembaga pengawas hakim ini siap berkoordinasi dengan Satuan Tugas untuk mengawal kasus tersebut.
"Ranah Komisi Yudisial adalah pengawasan ke hakim, termasuk hakim agung. Jadi, selayaknya Komisi Yudisial menelusuri dugaan suap itu," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh, melalui telepon selulernya, Rabu, 2 November 2011.
Kasus ini bermula dari aduan Hendrik R.E Assa ke Satuan Tugas pada April 2010. Dalam Majalah Tempo edisi Senin, 31 Oktober 2011, ia mengungkapkan bahwa proses hukum sengketa lahan di kawasan Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, diwarnai aksi mafia hukum.
Menurut dia, D.L Sitorus, yang mengelola lahan seluas 80 hektar dengan menggunakan PT Torganda dan PT Torus Ganda, mengucurkan duit ke Mahkamah Agung untuk mempermulus penyelesaian kasus sengketanya.
Bukti pengucuran dana itu berupa dokumen-dokumen yang memerinci aliran dana ke sejumlah hakim. Bahkan, terdapat pula aliran dana Rp 17 miliar ke seseorang yang berinisial AS. Orang tersebut diduga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin.
Imam mengatakan diperlukan bukti-bukti kuat dari pelapor maupun saksi-saksi agar Komisi Yudisial dapat melakukan penelusuran. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong Satuan Tugas dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dimaksud.
"Jika bukti-bukti meyakinkan, Komisi Yudisial akan memanggil hakim agung yang diduga menerima suap itu," ujarnya.
Meski demikian, Imam menyatakan sampai saat ini lembaganya belum berkoordinasi dengan Satuan Tugas. Ia memilih untuk menunggu informasi dari lembaga tersebut.
Dia juga menambahkan lembaganya sampai saat ini belum menerima laporan terkait kasus suap sengketa lahan D.L Sitorus. Ia mengetahui informasi ini dari media massa. "Jadi, sekarang kami tunggu saja koordinasi Satuan Tugas," katanya.
TRI SUHARMAN
Berita terkait
Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur
13 April 2023
Tradisi memainkan musik ramai-ramai guna membangunkan penduduk untuk persiapan sahur ada bermacam-macam di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaUskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia
25 Desember 2022
Menurut Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo banyak mafia di Indonesia, seperti mafia hukum, mafia peradilan, hingga mafia daging sapi
Baca SelengkapnyaHakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?
25 September 2022
Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.
Baca SelengkapnyaBantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia
20 September 2021
Calon hakim agung Dwiarso Budi Santiarto menilai istilah mafia peradilan tak tepat digunakan.
Baca SelengkapnyaArsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan
2 Juni 2020
Arsul Sani menyarankan KPK mempertimbangkan keringanan tuntutan hukum jika Nurhadi mau bekerja sama mengungkap kasus yang lebih besar.
Baca SelengkapnyaKasus Nurhadi Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Mafia Peradilan
2 Juni 2020
Tertangkapnya Nurhadi, kata Rizqi, juga menjadi momen menata ruang peradilan sebagai pilar penegakkan hukum.
Baca SelengkapnyaYLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia
27 Februari 2020
YLBHI mengkritik langkah Mahkamah Agung yang menerbitkan aturan larangan merekam atau memfoto persidangan. Menyuburkan mafia peradilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Yakin Mafia Peradilan Bisa Diberantas
27 Februari 2019
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini berbagai stigma negatif terhadap peradilan Indonesia dapat segera dihilangkan.
Baca SelengkapnyaIndependensi Hakim dan Peradilan Modern
5 Desember 2016
Binsar M. Gultom, dosen pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta, menulis artikel "Membagi Kekuasaan Kehakiman" di Koran Tempo pekan lalu mengenai Rancangan Undang-Undang Jabatan
Baca SelengkapnyaNurhadi Mundur, KPP: Momentum MA untuk Bersih-bersih
4 Agustus 2016
Koalisi Pemantau Peradilan menilai, pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menjadi momentum untuk mereformasi MA.
Baca Selengkapnya