Said Aqil Siradj: Pemerintah Harus Lebih Serius Urus Rakyat
Reporter
Editor
Minggu, 23 Oktober 2011 14:08 WIB
TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO Interaktif, Surabaya - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Said Aqil Siradj mendesak pemerintah lebih serius mengurus kepentingan rakyat setelah dilakukannya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. “Kabinet baru harus lebih baik. Kalau tidak ada manfaatnya untuk apa dilakukan reshuffle," kata Said usai peresmian Monumen Resolusi Jihad NU yang berlokasi di samping kantor PCNU Surabaya, Minggu, 23 Oktober 2011.
Menurut Said, perbaikan kinerja pemerintah demi kepentingan rakyat akan terlihat jika berani melakukan proses renegosiasi terhadap seluruh kerja sama penanganan proyek pertambangan yang ada di Indonesia, seperti pertambangan PT Freeport, PT Newmont, serta beberapa proyek tambang lainya. "Selama ini Freeport, Newmont, hanya memberikan keuntungan tiga persen kepada kita,” tutur dia.
Jika pemerintah tidak segera melakukan renegosiasi, kata Said pula, NU siap berada di garda terdepan untuk selalu mengkritik pemerintah. Sebaliknya jika pemerintah mampu mensejahterakan masyarakat, NU berjanji akan selalu mendukung dan mem-back up pemerintah hingga Pemilu 2014 mendatang. "Kalau pemerintah tidak prorakyat, kami tidak wajib mendukung dan ini akan selalu kami kritisi," ucapnya.
Ihwal Monumen Resolusi Jihad NU, Said berharap monumen tersebut bisa dijadikan alat pengingat pentingnya perjuangan para ulama saat memerangi penjajah. Tak hanya itu, monumen diharapkan juga mampu meluruskan arti jihad yang belakangan sering disalahartikan. "Monumen ini juga sebagai kritik jangan sampai yang dilakukan pejuang sia-sia hanya karena kesejahteraan tak kunjung berpihak pada rakyat," ucap Said.
Ketua PCNU Surabaya, Kiai Saiful Chalim, menjelaskan monumen tersebut untuk mengenang fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan para ulama NU pada 21 Oktober 1945 lalu. Berdasarkan resolusi jihad itulah arek-arek Surabaya dengan semangat memerangai penjajah hingga puncaknya terjadi pertempuran dahsyat pada 10 November 1945. "Resolusi jihad berisi perintah jihad bagi setiap muslim laki-laki yang berdomisili di radius 94 kilometer dari Surabaya untuk ikut berperang melawan penjajah," kata Chalim.
