TEMPO Interaktif, Jakarta - Bekas Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid, menilai perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencerminkan lemahnya kepemimpinan SBY.
"Hanya untuk menghindari guncangan stabilitas pemerintah, sehingga pergantian tidak bersifat mendasar," ujar Usman dalam diskusi bertajuk "Setelah Menteri Berganti" di Warung Daun Cikini, Sabtu, 22 Oktober 2011.
Menurut Usman, pemerintahan SBY memang terlahir dari sistem multipartai. Jadi, kepentingan masing-masing partai politik tak terelakkan menjadi pertimbangan Presiden dalam merombak kabinetnya. "SBY harus melihat kepentingan parpol yang mendukung," katanya.
Ia mencontohkan, penggantian Menteri Hukum dan HAM dari Patrialis Akbar yang berasal dari Partai Amanat Nasional ke Amir Syamsuddin dari Partai Demokrat. Pergeseran itu, kata dia, sudah pasti melalui komunikasi antarparpol. "Ini justru menunjukkan SBY tidak punya hak prerogatif," kata Usman.
Usman menganggap SBY memang memiliki kecenderungan untuk menghindari konflik antarparpol. Karena itulah, ketidaktegasan kerap kali terlihat dalam keputusan yang dikeluarkan.
"Presiden Peru memecat 33 dari 55 jenderalnya, atau Presiden Guatemala yang berani minta maaf atas adanya kerusakan di sendi-sendi negaranya. Kalau SBY adalah tipe pemimpin yang berusaha menghindari konflik," kata Usman.
Selasa, 18 Oktober 2011 malam, Presiden SBY mengumumkan pergantian dan pergeseran sejumlah posisi menteri dan penambahan serta pergeseran beberapa posisi wakil menteri. Kabinet hasil reshuffle itu pun sudah dilantik Rabu lalu.
Sejumlah nama baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu II adalah Menteri Hukum dan HAM Dr Amir Syamsuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar "Berth" Kambuaya.
Sementara wajah baru untuk posisi wakil menteri adalah Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Musliar Kasim, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan Wiendu Nurhayati, Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Denny Indrayana, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, dan Wakil Menteri Luar Negeri Wardana.
Selain itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, Wakil Menteri BUMN Mahmudin, dan Wakil Menteri Kesehatan Prof Ali Ghufron, serta Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriyawan.
RIRIN AGUSTIA
