TEMPO Interaktif, Jakarta - Deklarasi Negara Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, pada Rabu, 19 September lalu, dikhawatirkan bukan semata murni tindakan para simpatisan Organisasi Papua Merdeka saja.

"Tapi juga ekspresi ketidakpuasan masyarakat Papua akan Merah Putih," kata anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Helmy Fauzi, ketika dihubungi, Sabtu, 22 Oktober 2011. Menurut politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini, jika kekhawatirannya itu benar, maka hal itu sangat berbahaya.

Seperti diketahui, dalam Kongres Rakyat Papua III, Rabu lalu, Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yeboisembut mendeklarasikan berdirinya Negara Papua Barat. Dalam acara yang diikuti sekitar 4.000 orang itu, sekaligus dilakukan pemilihan presiden dan perdana menterinya.

Aksi tersebut mendorong polisi melakukan pembubaran paksa. Kericuhan pun terjadi hingga menewaskan empat orang. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua Mathius Murib mengatakan bahwa empat peserta yang tewas adalah Daniel Kadefa, Maxsasa Y., Yakob Samonsabra, dan Aza Yeuw, yang merupakan anggota Pasukan Penjaga Papua. Mathius Murib mengungkapkan, mereka tewas tertembak.

Namun hal itu dibantah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam. Ia mengatakan bahwa korban yang ditemukan sehari setelah kejadian tak jauh dari lokasi kongres, tewas bukan akibat luka tembak.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, aparat kepolisian menggerebek lokasi Kongres Rakyat Papua III itu karena aksi yang mereka lakukan sudah dinilai makar. "Mereka mendirikan negara dalam negara dan tidak mengakui Presiden Republik Indonesia," kata Djoko di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dua hari lalu.

Helmy pun meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam bertindak untuk menghindari masyarakat Papua yang semakin kecewa dengan Negara Kesatuan RI.

Terkait deklarasi Negara Papua Barat yang kemudian memunculkan peristiwa kekerasan itu, menurut Helmy, DPR berencana memanggil perwakilan masyarakat Papua pada pekan depan. Tujuannya untuk memperoleh informasi langsung dari masyarakat Papua.

Kemudian jika informasi yang dikumpulkan oleh DPR sudah cukup, kata Helmy, maka Dewan akan memanggil Menkopolhukam Djoko Suyanto beserta jajarannya serta Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) untuk memberi gambaran dan memberi masukan penyelesaian masalah di Papua.

INDRA WIJAYA