Ricuh di Papua Sudah Diprediksi  

Reporter

Editor

Jumat, 21 Oktober 2011 10:52 WIB

REUTERS

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ricuh dalam Kongres Papua III di Lapangan Sepak Bola Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Rabu 19 Oktober 2011 lalu, sudah diprediksi sebelumnya. Indikasinya sudah tampak jauh hari sejak terbentuknya perwakilan Papua Merdeka di beberapa negara tetangga, seperti Vanuatu dan Australia. Selain itu, juga terlihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam negeri, baik melalui tindakan langsung maupun diskusi-diskusi mengenai Papua Merdeka.

“Gerakan ini tampak jelas. Kami juga sudah sampaikan kepada pemerintah, namun pemerintah kurang memperhatikannya secara khusus,” kata Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, TB Hasanuddin, saat dihubungi hari ini, Jumat, 21 Oktober 2011.

Menurut Hasanuddin, DPR juga sudah mengajak pemerintah untuk berdialog soal indikasi tersebut melalui Kepala Badan Intelijen Negara, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, LIPI, dan para pakar yang memahami masalah Papua.

Seperti dikabarkan sebelumnya, sekitar 4.000 orang menggelar Kongres Rakyat Papua III pada Rabu lalu. Kongres yang dibuka Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yeboisembut tersebut kemudian mendeklarasikan berdirinya negara Papua Barat sekaligus memilih presiden dan perdana menterinya.

Akibatnya, polisi melakukan pembubaran paksa yang menewaskan empat orang. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua Mathius Murib mengatakan empat peserta yang tewas adalah Daniel Kadefa, Maxsasa Y., Yakob Samonsabra, dan Aza Yeuw, yang merupakan anggota Pasukan Penjaga Papua. Mathius Murib mengungkapkan, mereka tewas tertembak.

Namun, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta membantah kabar tersebut. Ia mengatakan korban yang ditemukan sehari setelah kejadian tak jauh dari lokasi kongres tewas bukan akibat luka tembak.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Wachyono mengatakan polisi tengah mengejar Ketua Panitia Kongres Selpius Obi. Saat ini Polda Papua sudah menahan lima tersangka.

Mereka adalah Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yeboisembut, yang oleh Kongres didapuk menjadi Presiden Papua Barat; Edison Gladius Waromi dari Otorita Nasional Papua Barat, yang didaulat menjadi Perdana Menteri Papua Barat; August Makbrawen Sananay Kraar; dan aktivis HAM Papua, Dominikus Sirabut.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, karena sudah dinilai makar, aparat kepolisian menggerebek lokasi Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Jayapura, pada Rabu lalu itu. "Mereka mendirikan negara dalam negara dan tidak mengakui Presiden Republik Indonesia," kata Djoko di sela-sela aktivitas mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis kemarin.

Gerakan Papua Merdeka sendiri menurut Hasanuddin hanya terjadi pada kalangan elite Papua saja. Sementara, masyarakat akar rumput di Papua tak terlalu perduli dengan masalah tersebut. "Perhatian mereka sudah sangat tersita pada masalah-masalah harian seperti makan dan kesehatan,” katanya.

FRANSISCO ROSARIANS | JERRY OMONA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya