TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima keputusan pemotongan jatah menteri PKS dalam kabinet setelah reshuffle dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Politikus Partai Demokrat itu menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
"Presiden sudah sampaikan hasil reshuffle. Ada pergeseran menteri dan penambahan wakil menteri. Sistem kita presidensial, marilah kita hormati keputusan Presiden dalam melakukan hak prerogatifnya," kata Marzuki usai pidato pelantikan tiga anggota Fraksi PKS yang baru di Gedung MPR/DPR, Rabu 19 Oktober 2011. Saat itu hadir beberapa petinggi Fraksi PKS seperti Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim, Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo, dan beberapa lainnya.
Seperti diketahui, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II pada Selasa malam 18 Oktober 2011. Para menteri hasil reshuffle itu dilantik hari ini di Istana Negara. Dalam perombakan itu SBY mengurangi satu kursi menteri dari PKS, yaitu Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.
Politikus PKS sempat berang. Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, menyatakan apa yang dilakukan oleh SBY itu telah melanggar kontrak koalisi antara PKS-Presiden. Ia mengatakan dalam kontrak koalisi itu PKS dipastikan telah mendapatkan empat kursi menteri dan telah dituliskan secara pasti menteri mana saja yang didapatkan.
Marzuki mengatakan keputusan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden pada intinya telah dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden dengan reshuffle juga tidak terlepas dari apa yang direkomendasikan DPR untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan DPR.
"Selama ini ada beberapa menteri yang DPR keluhkan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Karena itu mari kita dukung keputusan Presiden untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan DPR," ujar Marzuki.
Marzuki berharap apa yang disampaikan Presiden itu bisa direspons DPR. "Dan kita utamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan partai."
