TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menyebutkan siapapun nama-nama yang disebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II adalah sepenuhnya hak prerogratif Presiden.
Menurut dia, sebagai anggota partai koalisi, Golkar mendukung sepenuhnya penetapan menteri-menteri oleh Presiden. “Bagi kami yang utama reshuffle harus menjamin adanya perbaikan kinerja pemerintahan ke depan,” kata Idrus pada Tempo, Selasa, 18 Oktober 2011.
Selain itu, menurut Idrus, dalam mengawal reshuffle, Golkar akan terus bersikap kritis terhadap setiap keputusan pemerintah. “Ada atau tidak ada reshuffle Golkar akan tetap mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.”
Terakomodirnya partai dalam komposisi reshuffle, menurut Idrus, di satu sisi memang akan memberikan harmonisasi antara parlemen dan pemerintahan. Namun di sisi lain, sebagai penyalur aspirasi rakyat, Golkar tetap akan melayangkan kritik jika ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip dasar partai.
Dari pengumuman reshuffle yang dibacakan Presiden di Istana Negara, jatah menteri untuk partai Golkar tidak berubah. Hanya ada pergantian di Kementerian Perikanan dan Kelautan yang sebelumnya dipegang Fadel Muhammad dan diserahkan ke Cicip Sutarjo.
Sedangkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, yang sebelumnya sempat dikabarkan akan keluar tetap mengisi jabatan semula. Kader Golkar lainnya, M.S. Hidayat, tetap menjabat Menteri Perindustrian.
Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang diumumkan Presiden SBY dilantik Rabu, 19 Oktober 2011 hari ini. Pelantikan akan dilakukan bersama dengan wakil menteri.
