TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengatakan keputusan mencopot Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata menandakan adanya perubahan komitmen Yudhoyono terhadap PKS. Dia mengungkapkan, dalam rapat pimpinan nasional PKS pekan lalu, sejumlah kader sudah mengingatkan hal itu.
"Jika komitmen Presiden terhadap PKS berkurang, para kader pun menuntut komitmen partai kepada Presiden juga dikurangi," ujar Luthfi di kediaman Ketua Majelis Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Bandung, Jawa Barat, Selasa 18 Oktober 2011 malam.
Namun Luthfi belum menyebutkan bentuk pengurangan komitmen yang bakal dilakukan partai berlambang padi, kapas, bulan, dan bintang itu. "Nanti ditentukan Majelis Syuro," ujarnya.
Mahfudz Siddiq, Wakil Sekjen PKS, mengatakan pergantian menteri asal partainya tentu mempengaruhi kontrak koalisi. Bahkan bisa diartikan membatalkan kontrak koalisi. Meski begitu, PKS belum bisa bersikap karena masalah ini akan diserahkan kepada Majelis Syuro.
Menurut Mafhudz, ada beberapa kemungkinan sikap yang bakal diambil. Misalnya, apakah akan bertahan dengan kontrak yang sudah dilanggar; meminta Presiden duduk bersama petinggi PKS dan memperbarui kontrak, atau keluar dari koalisi.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo pun berpendapat hasil reshuffle tak signifikan menyelesaikan persoalan bangsa. Perombakan justru berfokus pada penambahan wakil menteri. "Pengangkatan wakil menteri menunjukkan langkah kompromi jalan tengah Presiden terhadap partai koalisi," ujar dia. Penambahan wakil menteri dinilainya hanya menambah mata rantai birokrasi.
Dua menteri yang belakangan disebut-sebut dalam pengusutan kasus korupsi juga masih dipertahankan oleh Yudhoyono. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng (Demokrat) serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa). ''Prosesnya (perombakan) sistemik dan akuntabel, dalam arti direncanakan dengan baik dan bukan RBT atau 'rencana bangun tidur'," kata Presiden di Istana Merdeka.
Menurut Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Andi dan Muhaimin dipertahankan karena mereka bahkan belum jadi tersangka. "Sebatas menjadi saksi dan belum ada indikasi ke arah yang lebih jauh lagi," katanya di Istana Merdeka. Namun, ia menegaskan, bukan berarti Andi dan Muhaimin tak akan menjadi tersangka. "Kalau nanti ada hasil proses hukum, kami sesuaikan." Sudi membantah pamor pemerintah merosot gara-gara kedua menteri itu.
