TEMPO Interaktif, Jakarta -JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang para menterinya mengeluarkan kebijakan selama sepakan ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dituangkan dalam surat yang dikirimkan ke Sekretariat Jenderal DPR. "Selama sepekan menteri tak boleh mengeluarkan kebijakan strategis," kata Marzuki kepada Tempo, Rabu 12 Oktober 2011.

Marzuki menjelaskan surat itu baru diketahuinya hari ini. Adapun kebijakan strategis yang dimaksud, Politikus Partai Demokrat ini mencontohkan menggeser pejabat eselon satu dan eselon dua. Langkah ini dilakukan terkait rencana perombakan kabinet yang akan diumumkan pekan ini. "Ini berarti perombakan jalan terus," kata dia.

Ia memastikan kebijakan tersebut tak akan menggangguk pembahasan sejumlah undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. "Pembahasan jalan terus," kata dia.

Presiden Yudhoyono hari ini mendadak memanggil dua menteri koordinator, yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Tidak diketahui agenda pertemuan itu. Saat ini, pertemuan masih berlangsung.

Dua menteri ini tiba sekitar pukul 17.45 WIB. Mereka menggunakan mobil Toyota royal Saloon dengan Plat B 1995 RFS dan B 1808 RFS. Presiden sejak pagi tadi, menjalankan tugasnya secara intern di Kantor Presiden.

Sebelumnya, Juru bicara Presiden Julian aldrin Pasha mengatakan tidak bisa meastikan apakah hari ini Presiden akan memanggi menteri. Saat ini, Presiden sedang mematangkan perencanaan perombakan kabinet. Perombakan itu direncanakan akan dilakukan sebelum 20 Oktober 2011.

JOHANES SOE | EKO ARI WIBOWO | PURWANTO