TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar pemborosan dan berbagai penggunaan uang rakyat yang tidak patut harus segera dihentikan. Baik itu dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun di badan-badan usaha milik negara (BUMN).

Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan instruksi tersebut disampaikan Presiden SBY dalam pertemuan dengan para staf khususnya, tadi malam, Sabtu 8 Oktober 2011. Pertemuan itu membahas hal-hal penting terkait pencanangan perubahan yang menjadi landasan jalannya pemerintahan tiga tahun ke depan.

"Presiden juga menyampaikan posisinya terkait dengan manajemen anggaran pemerintahan. Pesta pora telah berakhir," kata Daniel melalui pesan pendeknya, Minggu 9 Oktober 2011.

Menurut Daniel, pilihan untuk menghentikan pemborosan dan perampokan uang rakyat sangat jelas. "Bersama Presiden SBY memerangi perampokan uang rakyat, atau bersama mereka yang menjadi pelaku pemborosan," kata dia.

Daniel meyakini upaya tersebut bakal mendapatkan perlawanan. "Perlawanan terhadap perang yang kami canangkan pasti akan segera datang. Kami telah siap."

Daniel menambahkan, Presiden SBY sendiri yang akan menyampaikan hal ini bersamaan dengan pengumuman kabinet baru sebelum 20 Oktober mendatang. Sebelum saat itu terjadi, menurut Daniel, setidaknya akan terdapat tiga kejadian penting. Antara lain pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan partai politik anggota koalisi, pemberitahuan kepada menteri-menteri yang akan diganti atau digeser, serta pemanggilan calon menteri baru. Semuanya secara simultan akan terjadi mulai pekan depan.

KARTIKA CANDRA