Pius Bantah Pencopotannya dari BURT DPR

Reporter

Editor

Selasa, 23 Agustus 2011 21:51 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (kanan) bersama Wakil Ketua Fraksi Achmad Muzani (tengah), Humas Partai Gerindra M Asrian Mirza dan anggota FP Gerindra Nuroji, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penolakan rencana pembangunan gedung baru DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pius Lustrilanang membantah kabar pencopotan dirinya dari posisi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, seperti diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. "Tidak ada pencopotan," kata Pius ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa 23 Agustus 2011.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, tiap tahun sidang baru selalu ada penempatan anggota fraksi. Sesuai tradisi yang ada di DPR, susunan keanggotaan tiap fraksi ditetapkan kembali berdasarkan surat keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai ke Sekretariat Jenderal DPR.

Pius mengatakan setidaknya ada tiga SK yang dikeluarkan Fraksi Gerindra pada masa sidang yang baru. SK pertama terbit tanggal 30 Juni 2011, isinya Pius dipindah dari pimpinan BURT menjadi pimpinan Komisi IX menggantikan Supriyatno. SK ini ditandatangani Ketua Fraksi Gerindra Wijono.

Lalu disusul terbitnya surat kedua tertanggal 16 Agustus 2011 yang isinya Pius dilepas dari posisinya sebagai pimpinan BURT tapi tetap sebagai anggota Komisi VII, pada saat bersamaan Supriyatno tetap di Komisi IX. "Tapi surat ini hanya ditandatangani wakil ketua fraksi karena ketua fraksi sedang di luar negeri, jadi suratnya tidak sah," kata Pius.

Terakhir muncul surat ketiga tertanggal 22 Agustus 2011 yang isinya semua anggota Fraksi Gerindra kembali ke posisi semula sebelum dikeluarkannya SK tanggal 30 Juni.

Pius menengarai Fadli mengacu pada surat keputusan kedua yang keliru yang isinya menyatakan tentang pencopotannya dari posisi Wakil Ketua BURT. "Fadli melihat SK yang mencopot saya dari BURT," ujar dia.

Berdasarkan informasi terakhir yang ia peroleh dari Setjen DPR, surat keputusan terbaru tentang keanggotaan Fraksi Gerindra tidak ada perubahan dengan sebelumnya, yakni menugaskannya sebagai Wakil Ketua BURT. "Di Gerindra tidak ada perubahan posisinya, semua masih di tempat semula," katanya.

Pius juga mengaku tidak pernah menerima surat apapun dari DPP Partai Gerindra soal pencopotannya dari BURT. Ia mengatakan, sejak tanggal 1 Agustus 2011 sudah ada setidaknya tiga surat keputusan yang masuk ke Setjen DPR dan isinya terus berubah. "Tapi di surat yang ketiga tertulis anggota fraksi sama posisinya, dan itu ditandatangani ketua fraksi," kata dia.

Sebelumnya, Fadli mengatakan DPP Partai Gerindra melalui fraksinya di DPR mencopot Pius dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua BURT DPR. "Pak Pius tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua BURT," kata dia kepada wartawan.

Fadli mengatakan, Pius resmi tidak bertugas di BURT DPR mulai hari ini. Posisinya di BURT digantikan Nuriswantoro, anggota Fraksi Gerindra di Komisi V yang membidangi Perhubungan dan Infrastruktur. "Suratnya per tanggal 16 Agustus 2011 tapi berlakunya per 23 Agustus 2011," ujar dia.

Menurut Fadli, pergantian Pius dari BURT murni karena alasan penyegaran fraksi. Dengan pencopotan posisi Pius dari Wakil Ketua BURT, Fraksi Gerindra berharap Pius bisa lebih berkonsentrasi di Komisi Energi dan Lingkungan Hidup DPR (Komisi VII), tempatnya bertugas selama ini.


MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

1 jam lalu

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

5 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

6 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

8 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

9 jam lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

10 jam lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

11 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

11 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

12 jam lalu

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

12 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya