Muhammadiyah Dukung Penetapan Sultan Sebagai Gubernur Yogya
Selasa, 26 April 2011 12:20 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Aisyiah Din Syamsuddin menyatakan mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan itu disampaikan langsung Din beserta sebagian pengurusnya kepada Sultan di Gedung Jene, Kraton Yogyakarta, Selasa (26/4).
"Berdasarkan pleno PP Muhammadiyah, intinya kami mendukung sepenuhnya penetapan," kata Din usai bertemu Sultan di Gedung Jene.
Menurut Din, sebenarnya dukungan telah lama diputuskan. Hanya, belum ada waktu yang pas untuk mengkomunikasikannya dengan Sultan. Dukungan diberikan atas dasar alasan historis. Menurut Din, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan menumbuhkan republik. Peran Sultan dan Paku Alam yang sekaligus menduduki jabatan pemerintahan, menurut Din tak menyalahi prinsip-prinsip demokrasi.
"Itu merupakan proses integrasi yang tak menghilangkan keistimewaan DIY," kata Din.
Selain itu, Din melihat antara Kraton Ngayogyakarta dan Muhammadiyah mempunyai hubungan historis yang kuat. Apalagi Kraton Ngayoyakartahadiningrat adalah kerajaan Islam yang masih ada di Indonesia. Bentuk dukungan yang disampaikan, menurut Din, adalah meminta kepada Presiden Yudhoyono dan partai-partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR mengembangkan kearifan lokal. Sikap pemerintah selama ini dinilai Din justru tak memberikan solusi terbaik.
"Kami minta RUU Keistimewaan segera diselesaikan. Tapi bila perlu ditarik atau ditunda karena masih banyak persoalan," kata Din.
Sultan mengucapkan terima kasih atas dukungan itu. "Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Muhammadiyah terhadap RUUK DIY," kata Sultan.
PITO AGUSTIN RUDIANA
"Berdasarkan pleno PP Muhammadiyah, intinya kami mendukung sepenuhnya penetapan," kata Din usai bertemu Sultan di Gedung Jene.
Menurut Din, sebenarnya dukungan telah lama diputuskan. Hanya, belum ada waktu yang pas untuk mengkomunikasikannya dengan Sultan. Dukungan diberikan atas dasar alasan historis. Menurut Din, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan menumbuhkan republik. Peran Sultan dan Paku Alam yang sekaligus menduduki jabatan pemerintahan, menurut Din tak menyalahi prinsip-prinsip demokrasi.
"Itu merupakan proses integrasi yang tak menghilangkan keistimewaan DIY," kata Din.
Selain itu, Din melihat antara Kraton Ngayogyakarta dan Muhammadiyah mempunyai hubungan historis yang kuat. Apalagi Kraton Ngayoyakartahadiningrat adalah kerajaan Islam yang masih ada di Indonesia. Bentuk dukungan yang disampaikan, menurut Din, adalah meminta kepada Presiden Yudhoyono dan partai-partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR mengembangkan kearifan lokal. Sikap pemerintah selama ini dinilai Din justru tak memberikan solusi terbaik.
"Kami minta RUU Keistimewaan segera diselesaikan. Tapi bila perlu ditarik atau ditunda karena masih banyak persoalan," kata Din.
Sultan mengucapkan terima kasih atas dukungan itu. "Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Muhammadiyah terhadap RUUK DIY," kata Sultan.
PITO AGUSTIN RUDIANA
