DPR Jembatani Konflik Kebumen  

Reporter

Editor

Jumat, 22 April 2011 11:49 WIB

Warga Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kebumen yang mengalami luka saat bentrok dengan aparat TNI sedang di rawat. TEMPO/Aris Andrianto
TEMPO Interaktif, Kebumen - Anggota DPR Ganjar Pranowo mengatakan, lembaga legislatif itu akan menggelar rapat pada pertengahan Mei mendatang untuk memanggil pihak yang terlibat konflik sengketa tanah Urut Sewu Kebumen. Sengketa tanah tersebut meletus pada Sabtu (16/4) yang menyebabkan banyak korban luka dan tembak dari masyarakat. "Kami akan panggil Panglima TNI, KASAD, Menhan, BPN, dan warga untuk menyelesaikan kasus ini," kata Ganjar Jumat (22/4). Kemarin dia mengunjungi lokasi bentrokan di Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kebumen.

Menurut Ganjar, saat ini ada 2 masalah yang harus segera diselesaikan. Pertama soal kekerasan yang terjadi dan masalah kedua tentang sengketa lahan. Dia berharap selama penyelesaian masalah ini pihak yang tidak berkepentingan tidak terlalu mengumbar pernyataan yang bisa memanaskan suasana. Termasuk pernyataan tentang indikasi ada provokator atau aksi massa ditunggangi oleh seseorang. "Jargon Orde Lama seperti ini hanya akan mengeruhkan suasana," katanya.

Masih menurut Ganjar, dialog antara warga dan TNI harus segera dilakukan. Sebab, jika berlarut-larut akan menjadi bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa meletus kembali. Ia menawarkan beberapa solusi terkait penyelesaian masalah ini. Solusi pertama lokasi dengan batas yang jelas, mempertahankan lokasi latihan dan pertanian dengan kompromi, dan merelokasi warga. "Atau kalau mau ada ganti rugi untuk petani, TNI bisa mengajukan anggaran ke DPR," katanya.

ARIS ANDRIANTO

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

5 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

8 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

9 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

11 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya