TEMPO Interaktif, Jakarta - Cuma Partai Keadilan Sejahtera yang belum bersikap mengenai kontrak politik baru partai-partai koalisi. Lima partai lainnya sudah menyetujui isi kontrak itu. Para elite PKS baru akan membicarakannya dalam pertemuan Majelis Syura pada 14-16 April nanti.
"Majelis Syura merupakan representasi daerah sehingga sangat tepat jika draf kontrak dibahas di sana," kata Ketua PKS Nasir Djamil. Menurut dia, rapat akan dihadiri oleh perwakilan pengurus provinsi seluruh Indonesia. "Sebab, kontrak baru akan sangat berpengaruh bagi perjalanan partai di seluruh Indonesia."
Ia menjelaskan, pembahasan penting mengenai salah satu pasal dalam kontrak baru adalah partai-partai koalisi harus satu suara, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nasir berpendapat isi kontrak yang sekarang berlaku lebih demokratis ketimbang rancangan kontrak baru. Menurut politikus dari daerah pemilihan Aceh ini, dinamika di parlemen tak mungkin dihindari. Masalah justru muncul di Sekretariat Gabungan, wadah partai-partai koalisi, karena komunikasi politik tak berjalan dengan baik.
Ia pun menginginkan jika ada kebijakan yang strategis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan langsung kepada partai koalisi. "Jangan diwakili karena bisa misinterpretasi," kata Nasir.
Hanya PKS yang belum dipanggil Presiden untuk membicarakan kelangsungan koalisi setelah usul hak angket mafia perpajakan kandas di DPR. PKS dan Golkar dianggap membangkang karena mendorong hak angket itu. Cuma PKS juga yang tak ikut menyusun kontrak baru. Partai Golkar akhirnya menerima kontrak baru, meski sebelumnya menolak soal sinergi koalisi di eksekutif dan legislatif. Adapun Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Kebangkitan Bangsa lebih dulu menyatakan menerima.
Anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok, menyatakan PKS tak merasa berkoalisi dengan Demokrat. "Mereka merasa berkoalisi dengan Presiden saja," katanya kemarin. Wakil PKS juga tak pernah datang dalam pembahasan kontrak. "Mereka bilangnya enggak mau kalau makan-makan. Lha, kami membahasnya sambil makan-makan," ucap Mubarok.
Ia menjelaskan, rancangan kontrak sudah final. Partai koalisi hanya bisa menerima atau menolak. "Tak bisa ditawar-tawar lagi," ujarnya. Perbedaan penting dengan kontrak sebelumnya adalah sinergi koalisi, baik di legislatif maupun eksekutif, agar tak terjadi kisruh antaranggota koalisi di parlemen.
l Febriyan | Jobpie S
"Majelis Syura merupakan representasi daerah sehingga sangat tepat jika draf kontrak dibahas di sana," kata Ketua PKS Nasir Djamil. Menurut dia, rapat akan dihadiri oleh perwakilan pengurus provinsi seluruh Indonesia. "Sebab, kontrak baru akan sangat berpengaruh bagi perjalanan partai di seluruh Indonesia."
Ia menjelaskan, pembahasan penting mengenai salah satu pasal dalam kontrak baru adalah partai-partai koalisi harus satu suara, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nasir berpendapat isi kontrak yang sekarang berlaku lebih demokratis ketimbang rancangan kontrak baru. Menurut politikus dari daerah pemilihan Aceh ini, dinamika di parlemen tak mungkin dihindari. Masalah justru muncul di Sekretariat Gabungan, wadah partai-partai koalisi, karena komunikasi politik tak berjalan dengan baik.
Ia pun menginginkan jika ada kebijakan yang strategis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan langsung kepada partai koalisi. "Jangan diwakili karena bisa misinterpretasi," kata Nasir.
Hanya PKS yang belum dipanggil Presiden untuk membicarakan kelangsungan koalisi setelah usul hak angket mafia perpajakan kandas di DPR. PKS dan Golkar dianggap membangkang karena mendorong hak angket itu. Cuma PKS juga yang tak ikut menyusun kontrak baru. Partai Golkar akhirnya menerima kontrak baru, meski sebelumnya menolak soal sinergi koalisi di eksekutif dan legislatif. Adapun Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Kebangkitan Bangsa lebih dulu menyatakan menerima.
Anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok, menyatakan PKS tak merasa berkoalisi dengan Demokrat. "Mereka merasa berkoalisi dengan Presiden saja," katanya kemarin. Wakil PKS juga tak pernah datang dalam pembahasan kontrak. "Mereka bilangnya enggak mau kalau makan-makan. Lha, kami membahasnya sambil makan-makan," ucap Mubarok.
Ia menjelaskan, rancangan kontrak sudah final. Partai koalisi hanya bisa menerima atau menolak. "Tak bisa ditawar-tawar lagi," ujarnya. Perbedaan penting dengan kontrak sebelumnya adalah sinergi koalisi, baik di legislatif maupun eksekutif, agar tak terjadi kisruh antaranggota koalisi di parlemen.
l Febriyan | Jobpie S
