TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan, draf kontrak baru koalisi saat ini masih di tangan Ketua Sekretariat Gabungan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Draf tersebut masih digodok.
"Draf masih di ketua koalisi, masih tahap finalisasi," kata Saan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 7 April 2011. Demokrat, kata Saan belum tahu persis bagaimana isi draf itu.
Menurut dia, perumusan kontrak baru didasarkan atas masukan dari ketua partai anggota Setgab yang beberapa waktu lalu dipanggil SBY untuk diajak bicara.
Saan mengatakan, ada beberapa poin substansi yang kemungkinan besar tercantum dalam kontrak baru. Pertama, interpretasi terhadap koalisi harus tunggal, tidak boleh jamak. Kedua, basis utama koalisi adalah di parlemen, bukan di eksekutif.
Kursi menteri, kata dia, adalah representasi bahwa suatu partai menjadi bagian dari koalisi. "Anggap saja sebagai upah ikut koalisi di parlemen. Justru eksekutif adalah bagian dari reward," kata dia.
Ketiga, definisi kepentingan strategis harus dijelaskan secara gamblang, dan dipahami bersama oleh seluruh partai anggota koalisi. Kepentingan strategis, Saan mengatakan, adalah semua kepantingan yang menyangkut kebijakan dan program pemerintah hingga akhir pmerintahan.
Keempat, yakni soal ketulusan dan kejujuran seluruh partai anggota koalisi. Setiap anggota koalisi, menurut dia, jangan hanya mengungkapkan kata-kata, tapi juga diwujudkan dalam sikap tulus. "Jadi jangan bermain di dua kaki," kata dia.
Di parlemen, yang dibutuhkan adalah sikap fraksi, bukan sikap yang ditunjukkan anggota-anggota fraksi. Sikap anggota koalisi harus sama di parlemen. "Ruang untuk berbeda sikap adalah di Setgab, debat habis-habisan di sana," ucapnya.
Terakhir, yakni soal konsistensi sikap partai-partai anggota koalisi. Konsistensi sikap yang ditunjukkan anggota koalisi ketika menyikap suatu isu akan dinilai langsung oleh publik.
"Sampai hari ini kami belum ada angka kompromi. Tapi ada semangat untuk mengayomi partai-partai yang bersama-sama dengan kita," terang dia.
Mengenai adanya anggota koalisi yang masih enggan menyetujui kontrak baru, Saan mengatakan hal itu sebagai pertanda keengganan partai tertentu bergabung dengan Setgab. "Kalau tidak mau mengakui dan tanda tangan kontrak yang baru, itu artinya mereka tidak mau berkoalisi. Itu sederhana saja," ujarnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
"Draf masih di ketua koalisi, masih tahap finalisasi," kata Saan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 7 April 2011. Demokrat, kata Saan belum tahu persis bagaimana isi draf itu.
Menurut dia, perumusan kontrak baru didasarkan atas masukan dari ketua partai anggota Setgab yang beberapa waktu lalu dipanggil SBY untuk diajak bicara.
Saan mengatakan, ada beberapa poin substansi yang kemungkinan besar tercantum dalam kontrak baru. Pertama, interpretasi terhadap koalisi harus tunggal, tidak boleh jamak. Kedua, basis utama koalisi adalah di parlemen, bukan di eksekutif.
Kursi menteri, kata dia, adalah representasi bahwa suatu partai menjadi bagian dari koalisi. "Anggap saja sebagai upah ikut koalisi di parlemen. Justru eksekutif adalah bagian dari reward," kata dia.
Ketiga, definisi kepentingan strategis harus dijelaskan secara gamblang, dan dipahami bersama oleh seluruh partai anggota koalisi. Kepentingan strategis, Saan mengatakan, adalah semua kepantingan yang menyangkut kebijakan dan program pemerintah hingga akhir pmerintahan.
Keempat, yakni soal ketulusan dan kejujuran seluruh partai anggota koalisi. Setiap anggota koalisi, menurut dia, jangan hanya mengungkapkan kata-kata, tapi juga diwujudkan dalam sikap tulus. "Jadi jangan bermain di dua kaki," kata dia.
Di parlemen, yang dibutuhkan adalah sikap fraksi, bukan sikap yang ditunjukkan anggota-anggota fraksi. Sikap anggota koalisi harus sama di parlemen. "Ruang untuk berbeda sikap adalah di Setgab, debat habis-habisan di sana," ucapnya.
Terakhir, yakni soal konsistensi sikap partai-partai anggota koalisi. Konsistensi sikap yang ditunjukkan anggota koalisi ketika menyikap suatu isu akan dinilai langsung oleh publik.
"Sampai hari ini kami belum ada angka kompromi. Tapi ada semangat untuk mengayomi partai-partai yang bersama-sama dengan kita," terang dia.
Mengenai adanya anggota koalisi yang masih enggan menyetujui kontrak baru, Saan mengatakan hal itu sebagai pertanda keengganan partai tertentu bergabung dengan Setgab. "Kalau tidak mau mengakui dan tanda tangan kontrak yang baru, itu artinya mereka tidak mau berkoalisi. Itu sederhana saja," ujarnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
