TEMPO Interaktif, Pasuruan -Panitia pembebasan tanah Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membebaskan 97 persen lahan untuk jalan tol Gempol-Pandaan, dari total luas lahan yang dibutuhkan mencapai 200 hektare. "Seluruh lahan warga telah dibebaskan," kata Wakil Bupati Pasuruan Eddy Paripurna, Senin (28/3).

Sedangkan lahan yang belum selesai pembebasannya berupa lahan negara yang difungsikan untuk fasilitas umum dan tanah kas desa. Kini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tengah mencari lahan pengganti untuk tanah negara tersebut. Eddy berjanji segera menyelesaikan seluruh pembebasan lahan sehingga proyek jalan tol bisa dikerjakan akhir 2011 mendatang.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengingatkan agar berhati-hati dalam pembebasan lahan tersebut. Serta mencegah calo tanah bermain dan mencari keuntungan dalam pembebasan lahan. Harga tanah, katanya, ditentukan oleh lembaga independen dan tak diizinkan lebih tinggi atau lebih rendah dibanding harga pasaran. "Bupati Banyuwangi disangkakan korupsi, meski sebenarnya menguntungkan warga pemilik lahan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan proyek jalan tol Gempol-Pandaan kelar dua tahun mendatang. Tujuannya, untuk mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di ruas jalan Malang-Surabaya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengakuisisi pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan yang mangkrak. Jasa Marga menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 52 persen. Sisanya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan investor lainnya. Nilai investasi proyek Gempol-Pandaan diperkirakan sekitar Rp 1 triliun.

EKO WIDIANTO