TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasti akan memberikan hukuman kepada partai koalisi yang membelot. "Pasti, tetap akan ada," ujarnya seusai diskusi yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Jakarta, Ahad (13/3).

Isu pemberian sanksi kepada anggota koalisi pendukung pemerintah muncul setelah dua anggota, Golkar dan PKS, mendukung pembentukan panitia khusus hak angket. Kader Partai Demokrat di DPR meminta presiden memberhentikan menteri dari dua partai tersebut dan mendepaknya dari koalisi.

Namun, SBY belum juga mengambil tindakan menendang PKS dan Golkar dari koalisi. Seusai pertemuan dengan SBY, Ketua Umum Golkar dan juga Ketua Harian Sekretariat Gabungan, Aburizal Bakrie, justru menyatakan Golkar tetap berada dalam koalisi. Sedangkan PKS sampai saat ini nasibnya belum ditentukan oleh SBY.

Namun, Mubarok enggan menyebutkan apa sanksi yang akan diberikan presiden kepada Golkar dan PKS dan kapan sanksi akan dijatuhkan. "Lihat saja nanti, yang pasti tidak sekarang," ujarnya.

Saat ditanya apakah presiden akan mengganti menteri dari PKS dan Golkar, Mubarok pun mengiyakan. "Tapi, bukan karena ini (isu koalisi)," ujarnya.

Febriyan