TEMPO Interaktif, MADIUN - Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun Priyo Dharmawan mengatakan, dampak longsor dan tanah ambles yang dipicu gerakan tanah di lereng Pegunungan Wilis terus mengancam.
Semua kabupaten dan kota yang wilayahnya dilintasi lereng Wilis diminta siaga bencana. Masing-masing pemerintah daerah juga didesak segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dari empat kabupaten yang wilayahnya berada di lereng Wilis, dua kabupaten di antaranya belum tuntas membentuk struktur BPBD, yakni Kabupaten Madiun dan Nganjuk. Sedangkan Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek sudah membentuk BPBD.
“Kami mengimbau agar semua daerah yang wilayahnya ada di lereng Wilis siaga bencana. Pemerintah kabupaten setempat harus segera membentuk BPBD dan menyusun peraturan daerahnya karena lereng Wilis rawan bencana,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (9/3).
Menurut Priyo, keberadaan BPBD sangat penting. Penanggulangan bencana tidak cukup ditangani Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) seperti selama ini.
Dengan adanya lembaga BPBD, pemerintah daerah yang wilayahnya berada di lereng Wilis bisa segera menyusun langkah-langkah jangka pendek maupun jangka panjang penanganan bencana.
“Jangka pendek misalnya membentuk tim rescue reaksi cepat dan jangka panjang adalah dengan meningkatkan penghijauan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpolinmas Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono membenarkan struktur BPBD Kabupaten Madiun belum terbentuk. “Peraturan bupatinya sudah ada, tinggal menyusun struktur kepengurusan,” ucapnya.
Setelah BPBD terbentuk, tahun ini akan dilaksanakan simulasi penanggulangan bencana, terutama di Desa Bodag, Kecamatan Kare. Kawasan tersebut merupakan wilayah lereng Wilis yang rawan longsor dan tanah ambles. “Jalur evakuasi sudah dipetakan sehingga perlu dilakukan simulasi evakuasi korban bencana alam,” paparnya. ISHOMUDDIN.
Semua kabupaten dan kota yang wilayahnya dilintasi lereng Wilis diminta siaga bencana. Masing-masing pemerintah daerah juga didesak segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dari empat kabupaten yang wilayahnya berada di lereng Wilis, dua kabupaten di antaranya belum tuntas membentuk struktur BPBD, yakni Kabupaten Madiun dan Nganjuk. Sedangkan Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek sudah membentuk BPBD.
“Kami mengimbau agar semua daerah yang wilayahnya ada di lereng Wilis siaga bencana. Pemerintah kabupaten setempat harus segera membentuk BPBD dan menyusun peraturan daerahnya karena lereng Wilis rawan bencana,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (9/3).
Menurut Priyo, keberadaan BPBD sangat penting. Penanggulangan bencana tidak cukup ditangani Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) seperti selama ini.
Dengan adanya lembaga BPBD, pemerintah daerah yang wilayahnya berada di lereng Wilis bisa segera menyusun langkah-langkah jangka pendek maupun jangka panjang penanganan bencana.
“Jangka pendek misalnya membentuk tim rescue reaksi cepat dan jangka panjang adalah dengan meningkatkan penghijauan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpolinmas Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono membenarkan struktur BPBD Kabupaten Madiun belum terbentuk. “Peraturan bupatinya sudah ada, tinggal menyusun struktur kepengurusan,” ucapnya.
Setelah BPBD terbentuk, tahun ini akan dilaksanakan simulasi penanggulangan bencana, terutama di Desa Bodag, Kecamatan Kare. Kawasan tersebut merupakan wilayah lereng Wilis yang rawan longsor dan tanah ambles. “Jalur evakuasi sudah dipetakan sehingga perlu dilakukan simulasi evakuasi korban bencana alam,” paparnya. ISHOMUDDIN.
