Effendi Choirie Bantah Ditunggangi

Reporter

Editor

Kamis, 3 Maret 2011 17:28 WIB

Effendy Choirie (kiri) dan Lily Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR, Effendi Choirie membantah tudingan bahwa dirinya ditunggangi kepentingan tertentu untuk mendukung pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan. Ia mengaku ditunggangi, tetapi ditunggangi oleh keinginan rakyat. "Saya ditunggangi hati nurani dan masyarakat," kata dia saat dihubungi via telepon, Kamis 3 Maret 2011.

Ia mengatakan pembentukan hak angket sangat diharapkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk kesejahteraan mereka melalui pajak sekaligus memberantas mafia hukum. Karena itu, ia justru balik menuding pihak yang menolak hak angket pajak. "Yang tidak mendukung itu aneh," kata Choirie. "Jangan-jangan mereka mendukung mafia."

Pernyataan Effendi itu menanggapi tudingan Ketua Fraksi PKB DPR, Marwan Jafar. Ia mencurigai sepak terjang dua kader PKB, Effendy Choirie dan LiLy Wahid yang mendukung hak angket perpajakan, ditunggangi kepentingan tertentu. "Kami curiga ada yang remote dari luar," kata dia.

Effendi mengatakan tuduhan Marwan tak berarti baginya. Ia berdalih tak pernah mendahulukan kepentingan kelompok tertentu dalam bersikap. "Saya tidak seperti mereka yang biasa konspirasi dan melakukan transaksi," kata Effendi, tanpa mau menyebutkan orang yang dimaksud.

Karena itu, Choirie sudah siap untuk menerima segala resiko yang bakal dihadapi karena mendukung hak angket. Ia juga mempersilahkan Majelis Tahkim PKB menjatuhkan sanksi pergantian antarwaktu maupun pemecatan dari partai. "Orang sudah tau kok yang mana yang berpihak pada rakyat maupun penguasa," ujarnya.

Namun ia menolak mengungkap apa yang akan dilakukannya setelah sanksi dijatuhkan. Begitupun soal kemungkinan hengkang ke partai lain. "Nanti saja dilihat."

TRI SUHARMAN

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

5 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

5 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya