Akbar Pertanyakan Sikap Demokrat Mundur dari Angket Pajak

Reporter

Editor

Jumat, 18 Februari 2011 18:51 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama Ketua Dewan Pertimbangan PG Akbar Tanjung (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung mempertanyakan sikap politik Partai Demokrat yang menarik dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak di DPR. Padahal, sikap dukungan terhadap angket yang diambil Partai Golkar lantaran sikap awal partai pemerintah itu.

"Agak dipertanyakan khusus mengenai Partai Demokrat, kan awalnya mendukung. Dan Golkar waktu itu juga semangatnya antara lain karena Partai Demokrat memberikan dukungan, maka Golkar pun tidak ragu-ragu," kata Akbar usai rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jumat 18 Februari 2011.

Menurut Akbar, dukungan pembentukan angket yang diambil Golkar karena partai berlambang beringin itu menyadari banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem perpajakan. Hal ini karena Pansus Angket Pajak bisa melakukan penyelidikan secara lebih komprehensif.

"Untuk itu, Golkar memberikan dukungan kepada Pansus. Dan dengan Pansus itu nanti Golkar akan memiliki kesempatan untuk melihat secara mendalam masalah pengelolaan sistem perpajakan kita, sehingga kita bisa memperbaiki bila ditemukan kelemahan," ujar politisi senior Partai Golkar itu.

Karenanya, bila dalam pemikiran dasar itu menimbulkan perbedaan dengan fraksi lainnya dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai-partai koalisi, Akbar menilai hal itu wajar. "Itu sih bisa saja. Memang Golkar itu membawa misi, bagaimana Golkar dalam kiprahnya itu memberikan perhatian besar kepada rakyat. Dalam rangka membawa misi itu, ya bisa saja mengalami perbedaan," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

11 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

18 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

4 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

5 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya