Jamwas: Mutasi Jaksa Kasus Bahasyim Tak Terkait Penuntutan
Jumat, 28 Januari 2011 19:55 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy mengatakan, mutasi yang dilakukan terhadap F, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus Bahasyim Assifie, tidak terkait dengan pengaturan rencana penuntutan untuk terdakwa pemerasan dan pencucian uang itu.
"Bukan, mutasi mereka sudah lama. Seperti F itu ya, kan sudah dimasukkan," kata Marwan di Kejaksaan Agung, Jum'at (28/1). Ia juga membantah mutasi terhadap F dilakukan menjelang penuntutan Bahasyim. "Nggak, mutasi sudah lama, SK-nya saja baru dia terima," lanjutnya.
Marwan mengatakan, mutasi terhadap F tidak ada kaitan dengan bentuk hukuman yang diberikan kepadanya atas tindakan tidak profesionalnya dalam penyusunan rencana tuntutan terhadap Bahasyim. "Tapi yang jelas mereka itu tidak profesional seperti yang saya katakan kemarin," kata dia.
Bentuk ketidakprofesionalan itu, lanjutnya, yakni menunda tuntutan hingga sebanyak tiga kali. Lalu, di dalam persidangan, JPU hanya membuktikan satu pasal dakwaan, yakni soal pemerasan. Sedangkan pasal pencucian uang tidak dibuktikan. "Itu bisa sebenarnya, kan ada ketentuan pembalikan beban pembuktian," ujarnya.
Ketika ditanya kenapa soal pembuktian terbalik itu tidak diajukan ke majelis hakim pengadilan Bahasyim, Marwan mengatakan, seharusnya JPU bisa mengajukannya. "Sehingga uang itu sudah otomatis menjadi uang negara kalau Bahasyim tidak bisa membuktikan kalau itu milik dia. Itu tidak profesional si jaksa. Banyak lah yang nggak profesionalnya," tambahnya.
Hingga saat ini, kata Marwan, JPU yang dimutasi itu masih tercatat sebagai jaksa aktif. Kejaksaan tidak dapat menggantinya begitu saja, karena aturan hukumnya belum ada. Bahkan, jaksa penuntut itu hingga kemarin masih ikut sidang, menuntaskan tuntutan, dan sekarang sedang menunggu putusan.
Kendati demikian, Marwan menjamin JPU yang dimutasi itu akan terus diperiksa. Selain JPU berinisial F, ada pula R, mantan Aspidsus yang sekarang dimutasi menjadi Wakil Kejaksaan Tinggi di Lampung. "Nah itu kita periksa juga. Kita sudah panggil," tandasnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
