TEMPO Interaktif, Jakarta -Organisasi separatis Otorita Nasional Papua Barat (ONPB) mengajak pemeintah di Jakarta berdialog untuk menyelesaikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

“Otorita punya saran, Jakarta dan Papua duduk bareng," kata Jacob Rumbiak, Menteri Luar Negeri ONPB, lewat sambungan telepon internasional kepada Tempo siang ini. Jacob mempersilakan pemerintah Jakarta menentuan jadwal dan tempat dialog.

Menurut dia, kekerasan di Papua selama 48 tahun harus dihentikan. Kekerasan terakhir dialami oleh Anggun Pugukiwo dan Telenngen Gire pada 27 Mei 2010. Pelakunya anggota Batalyon 753 AVT/Nabire Kodam XVII/Cenderawasih, yaitu Wakil Komandan Pos Gurage Sersan Dua Irwan Risqianto (divonis 10 bulan penjara), anggota Pos Gurage Prajurit Satu Thamrin Mahangiri (divonis 8 bulan penjara), dan Anggota Pos Gurage Prajurit Satu Yakson Agu (divonis 9 bulan).

Kondisi ini, kata Jacob, membuat sebagian masyarakat Papua marah. Pemerintah Indonesia seharusnya terbuka dalam menyelesaikan persoalan mengingat masalah kekerasan di Papua telah menjadi perhatian masyarakat internasional. “Tujuan dialog demi menjaga martabat Indonesia dan juga masyarakat Papua,” ucap Jacob.

Tanpa penyelesaian sengketa di Papua, Jacob khawatir pemerintah sulit melaksanakan pembangunan di Papua. Peran TNI semestinya melindungi masyarakat bukan justeru menganiaya warga.

Hamluddin