TEMPO Interaktif, Jakarta -Selain pemerintah daerah dan polisi yang ditemukan sebagai pelaku dominan dalam pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia selama 2010, The Wahid Institute juga menyatakan Provinsi Jawa Barat dan Banten sebagai daerah dengan tingkat toleransi antarumat beragama paling rendah selama tahun ini.

Posisi ini, menurut Direktur The Wahid Institute Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid, tak berubah dari kondisi yang terjadi pada tahun 2009.

" Kami menemukan 133 kasus intoleransi beragama yang tersebar di 13 wilayah pemantauan. Sama seperti tahun lalu, Jawa Barat dan Banten menjadi daerah tertinggi tingkat intoleransinya" kata Yenny dalam keterangan persnya, Selasa 21 Desember 2010.

Di dua provinsi itu, kata Yenny, mereka menemukan ada 43 kasus intoleransi dan diskriminasi. Perubahan sedikit terjadi di Jawa TImur yang naik ke posisi kedua, menggantikan DKI Jakarta yang pada tahun 2010 ini turun ke posisi ketiga.

Menurut Yenny, ada sejumlah karakteristik tindakan intoleransi beragama yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Sikap intoleran dan diskriminasi, paling banyak diwujudkan dalam tindakan pemaksaan dan pembatasan kenyakinan.

Di antaranya, pembatasan ibadah dan kebebasan berekspresi, ancaman kekerasan dan intimidasi, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Termasuk, pemaksaan dan pembatasan keyakinan, penyerangan fisik dan properti, pembatasan rumah ibadah, serta penyebaran kebencian terhadap kelompok tertentu

Pelaku tindakan intoleran dan diskriminatif ini, kata Yenny, didominasi oleh masyarakat sipil. Menurut Yenny, masyarakat sipil yang dimaksud adalah ormas-ormas berbasis agama atau yang beratribut agama tertentu.

WDA