Adnan Buyung: Indikasi Pelanggaran Etika di MK Kuat

Reporter

Editor

Rabu, 8 Desember 2010 16:14 WIB

TEMPO/Mazmur A.Sembiring

TEMPO Interaktif, Jakarta - Adnan Buyung Nasution, anggota tim investigasi dugaan suap hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan, ada indikasi pelanggaran suap di institusi itu. “Pokoknya ada indikasi pelanggaran etika dan hukum kuat,” ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/12).

Dikatakan Buyung, dengan adanya dugaan pelanggaran etika dan hukum itu, aparat setelah ini bisa masuk menangani. “Tinggal nanti dilanjutkan ke penyidik yang berwenang,” kata dia.

Hari ini pukul 15.00, ujarnya, seharusnya tim berkumpul. Kemudian pukul 17.00, tim dijadwalkan menyerahkan hasilnya ke Ketua MK, Mahfud MD. Ia sendiri tidak bisa hadir karena sedang mendampingi terdakwa mafia hukum Gayus Tambunan disidang di PN Jaksel.

Yang jelas, kata dia, pemeriksaan oleh tim berlangsung intensif. Setiap hari, tim beranggotakan empat orang bekerja keras. Mereka tak hanya bergerilya di Jakarta, tapi juga ke Semarang, Medan, dan Batam. “Siang-malam (bekerja). Mengejar semua saksi,” ucapnya.

Namun Buyung enggan mengungkap, ada berapa saksi yang sudah diperiksa pihaknya. Ia sendiri tak menyanggah, dari sejumlah saksi yang direncanakan diperiksa, tak semuanya bisa diraih. “Kami terhalang untuk menuntaskan hingga terbukti kuat. Karena kami tidak memiliki kewenangan memeriksa saksi. Jangankan ngomong, di-sms saja berkali-kali nggak jawab.”

Sampai hari ini, kata Buyung, pemeriksaan tim belum menyentuh hakim. Ia beralasan, itu adalah strategi yang dicanangkannya. “Misalnya sasarannya hakim, kami keliling dulu muter kumpulkan semua fakta. Baru konfrontir mereka,” kata dia. “Yang jelas, indikasi cukup kuat untuk ditindaklanjuti.”

Isma Savitri

Berita terkait

Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

13 April 2023

Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

Tradisi memainkan musik ramai-ramai guna membangunkan penduduk untuk persiapan sahur ada bermacam-macam di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

25 Desember 2022

Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

Menurut Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo banyak mafia di Indonesia, seperti mafia hukum, mafia peradilan, hingga mafia daging sapi

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

25 September 2022

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.

Baca Selengkapnya

Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

20 September 2021

Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

Calon hakim agung Dwiarso Budi Santiarto menilai istilah mafia peradilan tak tepat digunakan.

Baca Selengkapnya

Arsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan

2 Juni 2020

Arsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan

Arsul Sani menyarankan KPK mempertimbangkan keringanan tuntutan hukum jika Nurhadi mau bekerja sama mengungkap kasus yang lebih besar.

Baca Selengkapnya

Kasus Nurhadi Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Mafia Peradilan

2 Juni 2020

Kasus Nurhadi Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Mafia Peradilan

Tertangkapnya Nurhadi, kata Rizqi, juga menjadi momen menata ruang peradilan sebagai pilar penegakkan hukum.

Baca Selengkapnya

YLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia

27 Februari 2020

YLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia

YLBHI mengkritik langkah Mahkamah Agung yang menerbitkan aturan larangan merekam atau memfoto persidangan. Menyuburkan mafia peradilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Yakin Mafia Peradilan Bisa Diberantas

27 Februari 2019

Jokowi Yakin Mafia Peradilan Bisa Diberantas

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini berbagai stigma negatif terhadap peradilan Indonesia dapat segera dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Independensi Hakim dan Peradilan Modern

5 Desember 2016

Independensi Hakim dan Peradilan Modern

Binsar M. Gultom, dosen pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta, menulis artikel "Membagi Kekuasaan Kehakiman" di Koran Tempo pekan lalu mengenai Rancangan Undang-Undang Jabatan

Baca Selengkapnya

Nurhadi Mundur, KPP: Momentum MA untuk Bersih-bersih  

4 Agustus 2016

Nurhadi Mundur, KPP: Momentum MA untuk Bersih-bersih  

Koalisi Pemantau Peradilan menilai, pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menjadi momentum untuk mereformasi MA.

Baca Selengkapnya