TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah tidak akan memprivatisasi Badan Usaha Milik Negara strategis dan vital. Presiden mengaku akan berhati-hati soal ini. Menurut Presiden, hal itu justru bisa mengganggu keamanan nasional. "Privatisasi industri yang berkaitan kepentingan keamanan nasional negara kita, vital, security tinggi harus dicegah, tidak boleh terjadi," ujar SBY dalam sambutan di hadapan peserta program pendidikan reguler Lemhanas di Istana Negara, Senin (11/10).
Presiden mengatakan privatisasi ini sering menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Presiden mengaku akan lebih berhati-hati. Presiden mengungkapkan, dengan privatisasi, publik ikut memiliki saham BUMN, manajemen lebih transparan, dan pemerintah tidak terbebani. "Privatisasi membawa keuntungan bagi rakyat untuk kasus-kasus tertentu," kata Presiden.
Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan privatisasi pada BUMN vital dan strategis seperti Pertamina, PLN, dan BUMN industri strategis seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad. Mustafa mencontohkan, PT Krakatau Steel bisa saja diprivatisasi meskipun dia masuk dalam industri startegis. Sebab, Krakatau Steel juga masuk dalam industri pendukung.
Dia mengingatkan, privatisasi tidak dimaknai semata menjual saham. Melainkan juga mengandung penguatan permodalan, penguatan manajamen, dan good corporate governance menjadi lebih baik. Apalagi, semakin banyak masyarakat yang terlibat memegang saham BUMN maka fungsi kontrol semakin kuat dan BUMN makin sehat. Di sisi lain, setiap privatisasi tidak akan menggerus porsi mayoritas pemerintah.
EKO ARI WIBOWO
