Presiden: Pengadilan RMS seperti Sambutan Tak Beretika
Kamis, 7 Oktober 2010 17:13 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pengadilan atas tuntutan yang diajukan aktivis Republik Maluku Selatan di Den Haag, Belanda, bukan sambutan yang baik bagi kunjungannya. Karena itulah ia memutuskan menunda perjalanannya ke negeri bekas penjajah Indonesia itu.
"Digelar pengadilan, (itu) melanggar etika dan tata krama hubungan antar bangsa," ujarnya dalam sambutan sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden, Kamis (7/10).
Ia mengaku paham pemerintah Belanda tidak bisa mengontrol pengadilan, seperti juga pemerintah Indonesia tak dapat menentukan jalannya pengadilan.
"Tapi haruskah digelar untuk menyambut kedatangan saya hari itu? Kita ingat Ratu Beatrix ketika datang ke Indonesia kita sambut dengan kehangatan. Menjadi sulit saya terima ketika saya datang disambut dengan pengadilan seperti itu," katanya mengeluh.
Yudhoyono heran mengapa Pengadilan Den Haag langsung memutuskan menggelar sidang di hari kedatangannya. Sebab, tuntutan RMS baru diajukan tanggal 4 Oktober, dan pengadilan langsung menjadwalkan sidang dilakukan pada 5 Oktober.
"Saya tidak takut kalau ada unjuk rasa, tidak gentar kalau ada ancaman. Tetapi ketika yang ada adalah sebuah pengadilan digelar dengan topik masalah Hak Asasi Manusia kita, (dengan tuntutan) menangkap Presiden Indonesia, menurut saya ini tidak bisa diterima," tuturnya.
"Hubungan antar bangsa bukan soal mutual interest, bukan sekedar menandatangani MoU (Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman), tapi juga mutual respect antar kedua bangsa dan pemimpinnya. Jadi saya putuskan utk saya tunda sambil berkembang keadaan lebih lanjut karena sesungguhnya Indonesia ingin menjalani persahabatan dengan negara manapun," ujarnya menambahkan.
BUNGA MANGGIASIH
