TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan, perlu persiapan yang matang untuk melaksanakan E-voting pada pemilu depan. "Di negara kita, ini proses yang panjang yang harus terus dijelaskan ke masyarakat. Harus meyakinkan penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat pemilih, apakah ini akan menjadi lebih mudah. Sistem yang baik mudah dipahami," kata anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo dalam diskusi "E-voting Siapkah Kita?" Yang diadakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, Rabu (18/8).
Menurut Bambang, teknologi bukanlah barang baru termasuk untuk pemilu karena sejak tahun 1999 KPU telah menggunakan perangkat IT dalam proses penghitungan suara. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 membolehkan metode e-voting dengan beberapa syarat kumulatif, merupakan tonggak baru dalam sejarah pemilu di Indonesia. Tapi gagasan ini menjadi persoalan jika berbicara soal kesiapan. "Tiga indikator utama yaitu kemudahan vs kesulitan dalam penggunaan, penerimaan vs penolakan, dan kepercayaan vs ketidak percayaan. Indikator ini sangat membantu dalam melakukan penilaian apakah e-voting dapat diterima secara sosial atau tidak," ujarnya.
Bagi para stake holder, kata Bambang, perlu melakukan pengkajian secara terus menerus terhadap rencana ini. Karena penggunaan sistem ini juga memiliki beberapa kendala. Di antaranya, problem legitimasi dan keamanan. "Sumber kesalahan bukan hanya bersumber pada serangan dari luar seperti hacker, tapi di Indonesia bisa juga diakibatkan hal sepele seperti aliran listrik yang tidak stabil," ujarnya.
Meskipun begitu, Bambang menambahkan, e-voting memiliki keuntungan. Di antaranya, bisa memotong tahapan penghitungan dan rekapitulasi yang selama ini menjadi titik lemah penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
MUNAWWAROH
