TEMPO Interaktif, Jakarta -- Pembentukan komponen cadangan dalam sistem pertahanan Indonesia saat ini bukanlah hal yang sangat mendesak. "Alasannya, saat ini Indonesia memang tidak dalam posisi bersiap untuk perang," kata Andi Widjajanto, pengamat militer, saat dihubungi Tempo, Jumat (13/8).

Indonesia juga, kata dia, tidak menganut politik luar negeri yang bersifat aktif. "Untuk saat ini saya rasa tidak terlalu urgent pembentukan komponen cadangan tersebut," ujarnya.

Meski demikian, lanjut dia, pembentukan komponen cadangan tetap harus dilaksanakan karena hal itu merupakan amanat dari Undang Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kalau Presiden tidak membentuk komponen cadangan, "Itu berarti tidak menjalankan amanat undang-undang, dan itu tuduhan yang sangat serius," ujar Andi.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Pertahanan negara disebutkan bahwa Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Pembentukan komponen cadangan harus dimulai secepatnya karena n memerlukan waktu yang cukup panjang. "Menurut perkiraan saya untuk membentuk komponen cadangan itu paling tidak membutuhkan waktu 20 sampai 30 tahun. Kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi?" ujarnya.

Terhadap ketakutan sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa komponen cadangan dapat merampas hak warga negara lantaran tidak ada mekanisme penolakannya, Andi menilai seharusnya hal itu dapat diakomodasi dalam UU tersebut. "Mekanisme penolakan seharusnya diakomodasi dalam RUU Komponen cadangan," katanya.

Andi menambahkan, penolakan warga negara untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan itu harus dengan alasan yang kuat. Mengenai pendanaan komponen cadangan, idealnya, anggaran komponen utama itu 2,5 persen dari PDB, komponen cadangan itu harus satu persen dari PDB. Ini bukan sebuah pemborosan karena hal ini menyangkut pertahanan negara. "Ini kan amanat Undang-undang, kalau menolak komponen cadangan maka undang-undang tersebut harus diamandemen," ujarnya.

FEBRIYAN