Soal FPI, PDIP Kecewa dengan Polres Banyuwangi

Reporter

Editor

Jumat, 25 Juni 2010 18:02 WIB

Ribka Tjiptaning Proletariyati. TEMPO/Amston Probel

TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Pengurus Pusat PDIP mengirim Wakil Sekretaris Jenderalnya Ahmad Basara untuk menyelidiki insiden pembubaran paksa pertemuan anggota FPDIP di Banyuwangi oleh Front Pembela Islam setempat. Sore tadi, Basara bertemu Kepala Polres Banyuwangi, Ajun Komisaris Besar Slamet Hadi Supraptoyo.

Didampingi Ketua PDIP Jawa Timur Sirmadji dan Ketua DPRD Banyuwangi Hermanto, mereka beraudiensi dengan Kapolres. Namun pertemuan itu justru membuat para politisi itu menyesalkan insiden dan kinerja kepolisian yang gagal mencegah aksi anarkis FPI dan ormas lainnya. “Kami kecewa karena polisi tidak bisa mendeteksi adanya insiden tersebut,” kata Ahmad Basara kepada TEMPO, Jumat (25/6).

Insiden penyerangan itu terjadi Kamis kemarin. Sejumlah ormas Islam, seperti FPI, Forum Umat Beragama dan LSM Gerak membubarkan paksa pertemuan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Ayu Pitaloka di rumah makan Pakis Ruyung, Kelurahan Pakis, Banyuwangi. FPI menganggap acara sosialisasi RUU Kesehatan itu menjadi ajang temu kangen eks-anggota Partai Komunis Indonesia.

Kepala Polres Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Slamet Hadi Supraptoyo usai kerusuhan itu menyoal soal izin pemberitahuan ke polisi yang hanya menyebut temu kangen Yayasan Kesenian Musik Layar Kemendung dengan hiburan angklung. Acara itu digelar di Pondok Wina, Jalan Basuki Rahmat, Banyuwangi. Namun panitia melakukan perubahan tempat ke Rumah Makan Pakis Ruyung, tanpa koordinasi dengan polisi.

Namun alasan itu, menurut Basara, sebenarnya tidak bisa diterima. Apalagi Polres Banyuwangi hanya menyatakan, insiden itu terjadi akibat miss komunikasi antara Polres dan penyelenggara acara, yakni Yayasan Kesenian Angklung Kemendung. “Kami harap kejadian serupa tidak berulang lagi,” katanya.

Selain kecewa pada Polres Banyuwangi, DPP PDIP juga menyayangkan tindakan FPI dan ormas Islam yang membubarkan pertemuan itu. Menurut dia, setiap perbedaan pendapat seharusnya biasa diselesaikan melalui jalur hukum atau melalui lembaga DPRD. “Dalam negara demokratis tidak boleh ada kelompok seperti itu (FPI),” katanya.

Basara melanjutkan pertemuan dengan Kepala Polres Banyuwangi itu sebagai bagian penyelidikan yang dilakukan DPP PDIP. Menurut dia, DPP akan meminta keterangan sejumlah saksi untuk memperjelas pokok masalah terjadinya insiden itu.

IKA NINGTYAS

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo

18 Agustus 2022

Kuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo

Kuasa Hukum korban KM50 Laskar Front Pembela Islam, Azis Yanuar menyamakan kasus pembunuhan laskar FPI dengan pembunuhan oleh Ferdy Sambo.

Baca Selengkapnya

Jika FPI Enggan Perpanjang SKT, Mahfud MD: Itu Hak Mereka

23 Desember 2019

Jika FPI Enggan Perpanjang SKT, Mahfud MD: Itu Hak Mereka

Tarik ulur izin FPI itu membuat Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan pihaknya tak lagi peduli ihwal perpanjangan izin SKT.

Baca Selengkapnya

Kata Jokowi Soal Polemik Perpanjangan Izin FPI

2 Desember 2019

Kata Jokowi Soal Polemik Perpanjangan Izin FPI

Jokowi enggan menanggapi SKT FPI.

Baca Selengkapnya

Izin Perpanjangan SKT FPI Dikhawatirkan Politis

1 Desember 2019

Izin Perpanjangan SKT FPI Dikhawatirkan Politis

Juru Bicara FPI mempersoalkan tak kunjung dikeluarkannya izin perpanjangan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca Selengkapnya

Janji Tak Ulur Izin FPI, Ma'ruf Amin: Kan Lagi Dikaji

28 November 2019

Janji Tak Ulur Izin FPI, Ma'ruf Amin: Kan Lagi Dikaji

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah harus mengkaji dari segala aspek sebelum mengambil keputusan terkait FPI.

Baca Selengkapnya

Kasus Munarman Jubir FPI, Dugaan Penganiayaan hingga Penghinaan

10 Oktober 2019

Kasus Munarman Jubir FPI, Dugaan Penganiayaan hingga Penghinaan

Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman kini kembali dijadikan tersangka

Baca Selengkapnya

Petisi Viral Penolakan FPI, Ini Liku-liku Perpanjangan Izin Ormas

8 Mei 2019

Petisi Viral Penolakan FPI, Ini Liku-liku Perpanjangan Izin Ormas

Mungkinkah Kemendagri bisa menolak perpanjangan izin, dalam hal ini FPI, dan bagaimana aturan yang berlaku?

Baca Selengkapnya

FPI Sebut Rizieq Shihab Diperlakukan Seperti Tahanan Rumah

29 September 2018

FPI Sebut Rizieq Shihab Diperlakukan Seperti Tahanan Rumah

Juru bicara FPI menduga perlakuan terhadap Rizieq Shihab di Arab Saudi itu atas pesanan pemerintah Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kasusnya Dihentikan, Rizieq Shihab Bakal Pulang ke Indonesia

18 Juni 2018

Kasusnya Dihentikan, Rizieq Shihab Bakal Pulang ke Indonesia

Pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, memastikan kliennya akan pulang ke Indonesia setelah polisi memastikan tidak meneruskan penyidikan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Polisi Nyatakan Kasus Rizieq Shihab Bisa Dibuka Kembali

17 Juni 2018

Polisi Nyatakan Kasus Rizieq Shihab Bisa Dibuka Kembali

Kasus dugaan percakapan mesum Rizieq Shihab dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru.

Baca Selengkapnya