TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Radjasa, menolak mengatakan kapan sebaiknya TNI diberi hak pilih, apakah pada tahun 2014 atau 2019. "Karena ini (waktunya) berpulang ke Dewan," kata Hatta seusai diskusi Sistem Keamanan Nasional dalam Perspektif Sendi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Lembaga Ketahanan Nasional hari ini.
Menurut Hatta, yang paling penting adalah kepastian apakah Undang-Undang yang berkaitan dengan hak pilih TNI direvisi atau tidak. "Itu berpulang kepada rakyat yang direpresentasikan di Dewan," kata dia.
Namun, Hatta percaya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, siapa pun dia. "Cuma, TNI dibatasi ketika reformasi berdasarkan Undang-Undang," tambahnya.
