TEMPO Interaktif, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, berencana untuk mengasuransikan ribuan relawan Perlindungan Masyarakat yang dimiliki. Rencananya, program tersebut akan mulai direalisasikan tahun depan. "Tahun ini belum dianggarkan," kata Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat, Suharso ketika ditemui Tempo, Rabu (17/03).

Menurut Suharso, saat ini, Surakarta memiliki 3.313 anggota Perlindungan Masyarakat, yang dulu lazim disebut dengan Pertahanan Sipil, yang tersebar di 51 kelurahan. Dalam praktik, para relawan tersebut hanya menerima honor dari pemerintah kota. "Jumlahnya tidak seberapa besar," kata dia, "Tiap anggota Perlindungan Masyarakat mendapatkan honor sebesar Rp 25 ribu tiap hari, itupun masih dipotong pajak penghasilan."

Selain honor, Suharso melanjutkan, para relawan Perlindungan Masyarakat itu hanya mendapatkan fasilitas berupa seragam. Beberapa di antaranya juga dilengkapi dengan peralatan radio komunikasi.

Meski berstatus sebagai relawan, Suharso menilai tugas anggota Perlindungan Masyarakat penuh dengan risiko. "Mereka bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing," kata dia.

Selain itu, anggota Perlindungan Masyarakat juga dikerahkan pada saat terjadi bencana. Mereka juga disiagakan pada saat acara-acara yang berpotensi konflik, seperti pada saat kampanye maupun pemilihan umum.

Sebab itulah, Kantor Kesatuan Kebangsaan Surakarta berencana untuk memberikan asuransi kepada ribuan anggota Perlindungan Masyarakat di daerahnya. "Pemberian asuransi tersebut sangat relevan dengan tugas mereka di lapangan," kata Suharso.

Namun, hingga saat ini, Suharso belum bisa menjelaskan berapa anggaran yang akan diajukan untuk program asuransi bagi anggota Perlindungan Masyarakat tersebut. "Kita baru akan melakukan survei terlebih dulu," katanya.

Mengingat jumlah personel yang mencapai ribuan orang, Suharso menambahkan, kemungkinan besar pihaknya akan melakukan lelang untuk pelaksanaan program tersebut. "Asuransi yang akan diberikan meliputi asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja." kata dia.

AHMAD RAFIQ