Ketua Mahkamah Konstitusi Laporkan Harta Gratifikasi ke KPK  

Reporter

Editor

Selasa, 9 Maret 2010 15:48 WIB

Wakil Pimpinan KPK M. Jasin (Kiri) dan ketua Mahkamah Konstitusi M Mahfud MD, di kantor KPK, Jakarta, usai Mahfud MD melaporkan pemberian gratifikasi yang di terimanya (9/3). TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dua penghargaan yang diterimanya sebagai harta pemberian yang masuk kategori gratifikasi. "Saya merasa wajib lapor ke KPK tentang pemberian penghargaan tersebut," kata Mahfud di Gedung KPK, Selasa (9/3).

Menurut dia, kedua pemberian tersebut merupakan bentuk penghargaan dari sebuah media nasional dan Universitas Islam Indonesia atas prestasi yang diraihnya saat ini. "Setahun ini, saya dapat 12 penghargaan, tapi baru dua ini yang memiliki nilai uang," kata Mahfud.

Pemberian pertama adalah sebuah piagam dari Universitas Islam Indonesia untuk memperingati 66 tahun berdirinya universitas tersebut. Piagam itu diketahui mengandung emas murni sebanyak 66 gram. "Penghargaan atas penegakan hukum yang telah dilakukan Pak Mahfud, tapi dilampiri emas sebanyak 66 gram," kata Wakil Ketua KPK M. Jasin yang mendampingi Mahfud.

Pemberian kedua berupa uang sebesar Rp. 20 juta yang diberikan kepada Mahfud sebagai salah satu Tokoh Pembaruan Tahun 2009 oleh sebuah media nasional. "Saya tidak menganggap yang memberikan saya penghargaan punya niat jelek, tetapi saya tetap merasa wajib lapor ke KPK," kata Mahfud.

Penghargaan tersebut, menurut dia, merupakan pemberian yang legal, namun ia tetap menganggap sudah menjadi kewajiban hukum baginya untuk melapor. "Apalagi posisi saya ini sangat rentan untuk dicari-cari kesalahan," kata Mahfud.


GUSTIDHA BUDIARTIE

MK

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

3 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

8 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

8 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

11 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

13 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

14 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

19 jam lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya