Presiden Akan Tolak Rekomendasi Pansus Century
Jumat, 18 Desember 2009 18:04 WIB
TEMPO Interaktif Kopenhagen -
Menurut sumber di kalangan dekat Yudhoyono, rekomendasi Pansus angket Century tak punya basis hukum yang kuat. Soalnya, rekomendasi penonaktifan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus mempunyai dua syarat: penonaktifan berlaku sepanjang tidak bisa menjamin tugasnya dalam penyelenggaraan negara tidak terganggu dan mensyaratkan harus sesuai dengan undang-undang.
Aturan mundur itu tidak ditemukan dalam syarat tersebut. Itu sebabnya demokrat tidak tenang2 aja. Konfrensi pers nanti diduga akan bicara itu.
ARIF ZULKIFLI (KOPENHAGEN)
Advertising
Advertising
Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket
4 hari lalu
Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket
Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.
Baca Selengkapnya
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia
4 hari lalu
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia
Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket
5 hari lalu
Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket
PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Baca Selengkapnya
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya
6 hari lalu
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya
Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.
Baca Selengkapnya
Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan
7 hari lalu
Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan
Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi
7 hari lalu
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
Baca Selengkapnya
Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres
7 hari lalu
Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres
Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas
7 hari lalu
Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.
Baca Selengkapnya
PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu
7 hari lalu
PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut partainya masih berharap hak angket dapat bergulir di DPR.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date
8 hari lalu
Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date
Surya Paloh, mengatakan NasDem tidak akan mengusulkan hak angket pemilu di DPR RI setelah putusan MK keluar.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
25 menit lalu
2 jam lalu
2 jam lalu
5 jam lalu
18 jam lalu
18 jam lalu
19 jam lalu
20 jam lalu
21 jam lalu
22 jam lalu
