DPP PDI-P Belum Putuskan Pengunduran Diri Sophan Sophiaan

Reporter

Editor

Jumat, 18 Juli 2003 16:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:DPP PDI Perjuangan belum memutuskan permohonan pengunduran diri Sophan Sophiaan dari ketua fraksi partai tersebut di MPR. Wakil Sekjen DPP, Pramono Anung, seusai rapat rutin PDIP, Selasa (29/1), mengatakan partai masih menunggu pertemuan Sophan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pramonon mengatakan, “DPP akan menyikapi setelah mendapat masukan dari Saudara Sophan Sophiaan.” Masalah pengunduran diri Sophan memang dibahas dalam rapat rutin, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri tersebut. Dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih empat jam itu, setiap anggota fungsionaris DPP dimintai pendapatnya mengenai masalah itu, termasuk Ketua Umum. Dari pembahasan itu, akhirnya Megawati memutuskan untuk melakukan pembicaraan empat mata dengan Sophan Sophiaan. “Mulanya, direncanakan pada Rabu (30/1) sore. Tetapi karena Pak Sophan tidak bisa, akhirnya diputuskan sore atau malam hari ini (Selasa, 29/1). Mudah-mudahan pertemuan itu berlangsung di kediaman Ibu Megawati di Teuku Umar,” tutur Wakil Sekjen. Setelah pembicaraan itu, mantan aktor terkemuka itu juga harus menyampaikan pertanggungjawabannya sebagai pimpinan fraksi, sekaligus menjelaskan pengunduran dirinya pada rapat DPP, Selasa (5/2) mendatang. Baru setelah itu DPP membahas dan menentukan pengganti Sophan sebagai pimpinan fraksi di MPR. Dalam kesempatan itu, Pramono menekankan pula, partai telah memiliki aturan dan mekanisme yang baku untuk menangani masalah itu. Karena itu, ia agak menyayangkan ketergesaan Sophan dalam mengambil keputusan. “Alangkah eloknya, kalau sebelum mengajukan pengunduran diri itu, Pak Sophan menyampaikan terlebih dulu kepada partai,” ujarnya. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)

Berita terkait

Kata Warga soal Permintaan TPNPB-OPM untuk Tinggalkan Kampung Pogapa Intan Jaya: Konyol Itu

4 menit lalu

Kata Warga soal Permintaan TPNPB-OPM untuk Tinggalkan Kampung Pogapa Intan Jaya: Konyol Itu

Masyarakat Intan Jaya, Papua Tengah, menolak permintaan TPNPB-OPM untuk meninggalkan kampung Pogapa, Intan Jaya, yang merupakan daerah konflik.

Baca Selengkapnya

DPR AS Loloskan RUU Kontroversial soal Definisi Anti-Semitisme, Apa Maksudnya?

4 menit lalu

DPR AS Loloskan RUU Kontroversial soal Definisi Anti-Semitisme, Apa Maksudnya?

Kelompok HAM memperingatkan bahwa definisi baru Anti-Semitisme tersebut dapat semakin membatasi kebebasan berpendapat.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

5 menit lalu

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

Menurut Gayus Lumbuan, putusan PTUN bisa memvalidasi bahwa KPU telah melakukan maladministrasi dalam tahapan pilpres

Baca Selengkapnya

Bantah Keturunan Konglomerat, Park Sung Hoon Ungkap 7 Tahun Tinggal di Rubanah

9 menit lalu

Bantah Keturunan Konglomerat, Park Sung Hoon Ungkap 7 Tahun Tinggal di Rubanah

Park Sung Hoon menceritakan kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya saat sekolah menengah

Baca Selengkapnya

MRT Bakal Perbarui Mesin Pembaca Kartu

11 menit lalu

MRT Bakal Perbarui Mesin Pembaca Kartu

PT MRT Jakarta (Perseroda) berencana memperbarui mesin pembaca kartunya dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

UTBK SNBT di UNY Diikuti 24 Siswa Berkebutuhan Khusus, Ini Fasilitas yang Disiapkan

12 menit lalu

UTBK SNBT di UNY Diikuti 24 Siswa Berkebutuhan Khusus, Ini Fasilitas yang Disiapkan

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2024 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) turut diikuti peserta berkebutuhan khusus.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

14 menit lalu

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

Amnesty International menyiarkan temuan adanya jaringan ekspor spyware dan pengawasan ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

15 menit lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mengapa Militer Korea Selatan Larang Anggotanya Gunakan Produk Apple?

16 menit lalu

Mengapa Militer Korea Selatan Larang Anggotanya Gunakan Produk Apple?

Ada dugaan bahwa militer Korea Selatan takut akan terjadinya kebocoran data akibat teknologi yang ada di perangkat Apple.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

20 menit lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya