RI Diminta Desak PBB Agar Gunakan Veto

Reporter

Editor

Senin, 5 Januari 2009 14:09 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah Indonesia agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan hak vetonya guna menghentikan agresi militer Israel ke Jalur Gaza.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta pemerintah Indonesia memprakarsai resolusi sanksi atas Israel melalui Dewan Keamanan PBB. Muhammadiyah menilai selama ini hak veto yang dimiliki PBB tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Pangkal masalah agresi militer ini karena negara yang memiliki hak veto tidak bersikap adil dan berbuat tegas terhadap Israel,” kata Din yang dibacakan oleh Ketua PP Muhammadiyah Hayder Nashir dalam konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, hari ini. Menurut Hayder bila hak veto tegas dilakukan, maka agresi militer Israel ke jalur Gaza bisa terselesaikan. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini juga meminta agar PBB memberi sanksi berat terhadap Israel sebagai pelaku tindakan kejahatan kemanusiaan.

Ketua PP Muhamadiyah yang lainnya, Yunahar Ilyas menambahkan, PP Muhammadiyah juga akan menggalang kekuatan negara-negara Islam seperti Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (OKI), agar menyatukan diri dan mengambil kebijakan tegas dan signifikan dalam menyikapi Israel dan membela rakyat Palestina. Ilyas mengimbau negara Arab yang memiliki kekayaan minyak dan memiliki kekuatan ekonomi menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel agar mereka memutuskan hubungan diplomatik. “Putuskan hubungan diplomatik dan transaksi ekonomi jika negara itu bila tetap menjalin hubungan dengan Israel,” kata Ilyas.

Ketika ditanya soal desakan Muhammadiyah agar pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan militer ke Palestina, Hayder tidak tegas menjawab. “Persoalannya tidak hanya sekedar dengan semangat jihad. Banyak negara yang kapok perang dengan Israel, karena tidak semua negara Timur Tengah mau perang dengan Israel,” terang Ilyas.

PP Muhammadiyah secara resmi menggalang dukungan dana solidaritas terhadap warga Palestina. Organisasi ini telah mengirimkan sembilan tenaga medis ke jalur Gaza untuk memberikan bantuan terhadap kekerasan dan korban luka parah bagi warga sipil. “Hari ini delapan orang berangkat ke Palestina, yang satu orang (lainnya) sudah berangkat kemarin,” kata Hayder.

BERNARDA RURIT

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

18 jam lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

2 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

3 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

7 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

7 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

8 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

9 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

20 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

23 hari lalu

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

Lebaran 2024 diwarnai sejumlah fakta menarik, termasuk perayaan Idul Fitri 1445 H yang dilakukan bersamaan oleh Muhammadiyah dan pemerintah

Baca Selengkapnya