TEMPO Interaktif, Jakarta:Bakal naiknya harga sejumlah komoditas akibat kenaikan tarif BBM, telpon, dan listrik awal tahun ini dinilai sebagai tindakan kekerasan negara terhadap masyarakat. Meski dicanangkan sebagai tahun tanpa kekerasan, tapi justru kekerasan itu didahului oleh pembuat pencanangan (kenaikan harga ini), kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih kepada Tempo News Room melalui telpon, Kamis (2/1). Indah menambahkan, pemerintah melakukan kekerasan ini tanpa mengukur kekuatan masyarakat. Artinya, kata dia, pembuat kebijakan menaikan berbagai harga secara bersamaan tanpa mengecek kondisi keuangan masyarakat terlebih dahulu. Menurut dia, masyarakat harus menekan pemerintah jika kebijakan tersebut terasa memberatkan. Nggak ada cara lain kecuali gerakan publik,tegas Indah. YLKI bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya hari ini akan membicarakan masalah kenaikan tersebut. Indah menyayangkan sikap DPR yang terkesan tak bersuara mengenai persoalan kenaikan tarif ini. Selain tak ada suaranya, DPR melihatnya secara sektoral, kata dia. Misalnya, lanjut Indah, pembahasan kenaikan listrik dan BBM dilakukan pemerintah bersama Komisi VIII DPR. Sementara, pembahasan soal transportasi dilakukan oleh Komisi IV. Masing-masing komisi tak bicara sehingga keputusannya diserahkan ke eksekutif sehingga terjadi penumpukan pemberlakuan tarif yang bersamaan, paparnya. Indah juga menyesalkan sikap pemerintah menaikkan tarif tanpa melihat indikator-indikator lain. Misalnya, kata dia, seharusnya pemerintah melihat indikator sosial, bukan menggunakan indikator inflasi yang merupakan sesuatu yang maya bagi masyarakat. Kenapa tidak dilihat indikator seperti konferensi pers dari kepolisian kemarin bahwa adanya kenaikan harga-harga dimulai 2002, kriminalitas bertambah 1.000 kasus, jelasnya. (Hilman Hilmansyah-Tempo News Room)