TEMPO Interaktif, Bandung:Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan akan merampingkan struktur organsasi pemerintahan daerah Jawa Barat. ”Kita mau menjalankan undang-undang. Kalau tidak jalankan, kita salah,” katanya di Bandung, Rabu (15/7).Reorganisasi struktur kelembagaan pemerintah daerah tertuang dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jawa Barat, kata Heryawan, sudah terlambat melakukannya karena tenggatnya seharusnya dilaksanakan pada 23 Juli ini.Dia mengatakan aturan itu mengharuskan adanya perampingan struktur organisasi pemerintahan daerah melingkupi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis, hingga badan usaha milik daerah. Heryawan mencontohkan, dari 20 dinas yang ada akan dikurangi menjadi 19 dinas.Heryawan mengatakan akan membentuk satu badan baru, yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera sebagai konsekuensi dari pengesahan peraturan daerah soal perlindungan perempuan belum lama ini.Dengan perubahan struktur itu, paparnya, akan dilakukan penghapusan jabatan di berbagai eselon. ”Kira-kira akan hilang 300 jabatan struktural di berbagai eselon dari mulai kepala seksi (eselon IV) hingga kepala dinas (eselon II),” kata Heryawan.Dia berencana struktur organisasi baru itu akan berlaku Januari 2009 bersamaan dengan tahun anggaran baru. Pasalnya, jika dipaksakan tahun ini, perubahan struktur yang terjadi di tengah tahun anggaran yang sedang berjalan akan merumitkan pelaksanaannya.Karena ratusan jabatan akan hilang itu, paparnya, pihaknya akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk semua jabatan dari struktur organisasi baru itu agar adil. Ini akan dilaksanakan sebelum organisasi baru itu rampung. ”Kita akan sosialisasikan,” katanya.Ahmad Fikri