TEMPO Interaktif, Kendari:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menuntaskan proses pengusutan kasus dugaan politik uang dalam pemilihan gubernur di daerah itu meski Ali Mazi telah dilantik sebagai Gubernur baru Sultra periode 2003 2008 Mendagri mengatakan, bisa saja Ali Mazi selaku Gubernur Sultra yang baru dilantik akan terkena dampak dari pengusutan kasus dugaan politik uang itu dan bila benar terjadi hal tersebut bukan merupakan suatu persoalan besar. Kita to the point saja, proses hukum harus tetap diteruskan. Bila nantinya Ali Mazi selaku Gubernur Sultra yang baru terlibat, ya nggak apa-apa. Silahkan saja kejaksaan mengusut, katanya kepada Tempo News Room di Kendari, Minggu (19/1). Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Oentarto Sindung Mawardi yang pernah menyatakan bahwa pelantikan gubernur belum bisa dilakukan karena proses hukum kasus politik uang itu masih berjalan, Mendagri mengatakan, pernyataan itu hanya sekedar mengklarifikasi soal proses hukum yang sudah berlangsung. Menurutnya, pelantikan gubernur merupakan suatu proses politik yang memiliki dasar hukum yakni keputusan DPRD Sultra soal hasil pemilihan gubernur tanggal 21 November 2002 yang memilih pasangan Ali Mazi/Yusran Silondae selaku Gubernur/Wagub Sultra. Sehingga, tidak tepat bila pengusutan kasus dugaan politik uang yang kini tengah dilakukan kejaksaan setempat lalu dijadikan alasan untuk menghambat pelantikan gubernur yang notabene merupakan proses politik tapi dilandasi aturan hukum. Kalau proses hukum yang sedang dilakukan kejaksaan itu waktunya pendek, proses politik bisa kita tunda dulu. Tetapi, jika memakan waktu yang panjang masakan sudah ada gubernur terpilih lalu nggak dilantik, ujarnya. Mendagri yang dijadwalkan hari ini meninggalkan kota Kendari menuju Makassar, guna melantik Amin Syam sebagai Gubernur Sulsel yang baru mengatakan, jika dalam perjalanan proses hukum itu nantinya melibatkan Ali Mazi selaku Gubernur Sultra, pihak kejaksaan dipersilahkan untuk memeriksanya sepanjang telah mendapat izin dari presiden. Menurut Mendagri, kasus yang tengah diusut Kejati Sultra itu merupakan persoalan hukum murni yang secara langsung tak terkait dengan pelantikan gubernur. Lain halnya, jika pengusutan itu tersangkut dengan hasil uji publik pasca pemilihan gubernur. Tapi dari laporan yang saya terima selama masa uji publik kayaknya nggak ada masalah tuh, ujarnya. Namun, saat didesak soal sikap Depdagri jika ternyata Kejati Sultra mampu membuktikan keterlibatan Ali Mazi dalam kasus dugaan politik uang itu, Mendagri menyatakan pihaknya masih harus melihat kelanjutan dari proses hukum itu sendiri. Saya nggak mau jika-jika atau berandai-andai menghadapi proses hukum yang sedang dilakukan kejaksaan terhadap Gubernur Sultra yang baru. Wong sampai saat ini kejaksaan belum bisa membuktikan kok, iya kan, katanya. Secara terpisah, Dirjen Otda Oentarto Sindung Mawardi mengatakan, bila Gubernur Sultra yang baru nantinya dinyatakan terlibat dan menjadi terdakwa dalam kasus dugaan politik uang itu, untuk sementara harus diberhentikan dulu dari tugas-tugasnya. Kalau pengadilan kemudian memvonis Ali Mazi terlibat barulah pemeritah pusat akan mempermanenkan pemberhentian itu, katanya. (Dedy Kurniawan-Tempo News Room)