TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang lanjutan gugatan perdata pemerintah terhadap Yayasan Supersemar dan bekas presiden Soeharto, Selasa (11/3), memasuki agenda kesimpulan. Masing-masing pihak yakni jaksa pengacara negara dan pengacara Yayasan Supersemar mengajukan kesimpulan atas sidang gugatan perdata tersebut. Jaksa Pengacara Negara meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan perdata. ”Meminta majelis menyatakan tergugat satu yakni bekas presiden Soeharto dan tergugat dua, Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum,” kata jaksa Johanes Tanak saat membacakan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/3). Selain itu, jaksa juga meminta majelis memutuskan agar Soeharto dan yayasan membayar ganti rugi materiil US$ 420 juta dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateriil sebesar Rp 10 triliun.Menurut jaksa, Soeharto dan yayasan terbukti melakukan pembiaran atas dana yayasan yang tidak digunakan untuk kegiatan sosial. Misalnya, pinjaman uang sebesar Rp 150 miliar kepada PT Kiani Lestari tanpa jaminan dan Kiani hanya sanggup mengembalikan Rp 37,5 miliar. Yayasan juga menyertakan modal kepada PT Sempati Air, namun Sempati tidak dapat mengembalikan dana yayasan karena telah dinyatakan pailit.Selain Kiani dan Sempati, menurut jaksa, dana yayasan juga mengalir ke Yayasan Kosgoro dan beberapa perusahaan lainnya seperti Kalhold Utama, Nusamba Grup dan Kiani Sakti. ”Para tergugat mengetahui hal itu tapi membiarkannya,” kata Yoseph Suardi Sabda, jaksa lainnya.Adapun kuasa hukum Soeharto dan Yayasan, Juan Felix Tampubolon, mengatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan tidak melarang yayasan untuk melakukan usaha. ”Penggunaan dana yayasan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan,” ujarnya dalam kesimpulan yang dibacakan dalam kesempatan yang sama.Menurut Juan Felix, gugatan perdata ini tidak lazim. Alasannya, negara seharusnya melindungi hak warga negaranya, termasuk hak perdata dan gugatan yang diajukan negara kepada warga negara hanya dalam bentuk wanprestasi atau ingkar janji. ”Negara tidak memiliki hubungan hukum dengan para tergugat,” katanya.Lagipula, kata Juan Felix, penggugat prinsipal yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengimbau masyarakat untuk memaafkan dan menghormati jasa-jasa Soeharto saat menjadi inspektur upacara pemakaman Soeharto pada 28 Januari lalu. Sementara, lanjut Juan, presiden telah menyerahkan surat kuasa khusus kepada jaksa agung untuk menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar secara perdata. "Penghormatan pada seseorang berarti orang itu tidak tercela,” ujarnya. ”Karena saling bertentangan, maka yang diambil adalah penyataan yang terakhir.”Pada kesempatan itu, kuasa hukum Yayasan juga berpendapat bahwa gugatan perdata itu tidak bisa diwariskan dan surat kuasa khusus yang diberikan pemerintah kepada jaksa cacat hukum. Sebab, surat itu memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, sedangkan posisinya kemudian diganti Hendarman Supandji tanpa perubahan surat kuasa.Namun, alasan itu dibantah tim jaksa pengacara negara. Sebab, kuasa itu diberikan atas dasar jabatan, bukan perseorangan. Mengenai perkara yang tidak bisa diwariskan, jaksa berpendapat, berdasarkan hukum acara perdata tidak hanya hak yang bisa diwariskan, namun juga kewajiban, termasuk perkara.Walhasil setelah masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan, Ketua Majelis Hakim Wahjono mengatakan, sidang akan dilanjutkan pada 27 Maret 2008 dengan agenda putusan.Rini Kustiani