Sekda Maluku Utara Mulai Laksanakan Tugas Gubernur

Reporter

Editor

Selasa, 27 November 2007 08:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menunjuk Sekretaris Daerah Maluku Utara Mahadjir Albaar sebagai pelaksana tugas gubernur. Hal itu sesuai Surat Mendagri Nomor 121.82/2854/SJ tertanggal 23 November 2007."Hari ini Sekda mulai melaksanakan tugas gubernur sambil menunggu penunjukan penjabat Gubernur Maluku Utara," kata juru bicara Departemen Dalam Negeri, Saut Situmorang, lewat sambungan telepon, Selasa (27/11). Hal itu, kata dia, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6/2005 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. "Agar tidak terjadi kekosongan jabatan gubernur," katanya. Akhir pekan lalu Mendagri Mardiyanto mengatakan telah menyiapkan tiga orang calon penjabat sementara Maluku Utara. "Kami sedang siapkan tiga nama dan segera diajukan kepada Presiden," katanya. Sambil menunggu itu, lanjut dia, ditunjuk pelaksana tugas harian. Menurut Mardiyanto, pemerintah masih menunggu surat penetapan gubernur dari KPU. "Prosesnya masih panjang, nanti keputusan KPU itu diserahkan ke DPRD yang kemudian diusulkan ke Presiden melalui Mendagri," katanya. Ketika ditanya proses usulan pelantikan Gubernur Maluku Utara, Saut Mengatakan belum mengetahui prosesnya sudah pada tingkat mana. "Saya belum tahu," katanya. Pada Kamis lalu, KPU menetapkan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo sebagai pasangan terpilih calon gubernur Maluku Utara. Senin (26/11), KPU telah mengeluarkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Konsideran hukum atas surat keputusan itu sudah rampung. "Surat keputusan bisa keluar," kata anggota KPU Andi Nurpati. Eko Ari Wibowo

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya