TEMPO.CO, Jakarta - Sikap membangkang PAN atas kebijakan atau keputusan pemerintah dalam RUU Pemilu lalu membuat partai Golkar, yang satu koalisi, merasa tidak nyaman. Namun, Golkar enggan berkomentar perihal apakah PAN patut diberi sanksi politik, misalnya dikenai reshuffle menterinya dalam Kabinet Kerja Jokowi - JK, atau tidak.
"Jujur kami tidak dalam kapasitas memberikan masukan terkait sikap sesama partai pendukung pemerintah," ujar anggota Pansus UU Penyelenggaraan Pemilu dari fraksi Golkar, Ace Hasan, usai mengikuti diskusi di Jakarta, Sabtu, 22 Juli 2017.
Baca juga:
Empat Fraksi Walk Out Tolak Voting RUU Pemilu
Sebagiama telah diberitakan, PAN menambah daftar "pembangkangan" mereka terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah. Selain melakukan aksi walk out dalam sidang paripurna DPR perihal UU Penyelenggaraan Pemilu, PAN juga membangkang di pembahasan Perppu Ormas dan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Pembangkangan itu memicu isu reshuffle kabinet yang memanas beberapa hari lalu. Karena membangkang, PAN diisukan akan didepak dari koalisi dan kadernya dikeluarkan dari kabinet. Namun, hal itu belum terbukti sampai sekarang.
Baca pula:
Lobi RUU Pemilu Alot, Kenapa 3 Fraksi Berpeluang Akan Walk Out?
Ace melanjutkan, ia menyarahkan sanksi politik terhadap PAN terhadap Presiden Joko Widodo saja. Menurutnya, Presiden Joko Widodo lebih bisa menilai kerja masing-masing parpol yang berada di koalisinya dan apa timbal baliknya kepada mereka.
"Kami serahkan sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo terkait sikap terhadap partai yang berbeda dengan pemerintah. Kami, dari Golkar, pasti akan mendukung kebijakan itu," ujarnya menegaskan, terkait dinamika Rapar Paripurna DPR membahas RUU Pemilu lalu.
ISTMAN MP
