Bubarkan HTI, Pemerintah Tak Perlu Repot Terbitkan Perppu Ormas

Sabtu, 15 Juli 2017 | 05:29 WIB
Bubarkan HTI, Pemerintah Tak Perlu Repot Terbitkan Perppu Ormas
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan jajarannya mengumumkan penerbitan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas, di Ruang Parikesit Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 12 Juli 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Adi Prayitno, pengamat poltik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta mengatakan maksud baik pemerintah dengan menerbitkan Perppu Ormas jangan malah menjadi kontraproduktif. Menurutnya, UU Ormas lebih soft  pendekatannya dalam  pembubaran ormas radikal. “Prosesnya lebih gradual menghadapi ormas ekstrem. Pembubarannya pun tak perlu melibatkan negara langsung, tapi cukup lewat pengadilan,” katanya.



Menurut Adi, jangan sampai keinginan membubarkan ormas radikal hanya alasan subjektif pemerintah karena terlanjur tak suka terhadap kelompok ormas tertentu. “Tapi lebih pada keinginan jangka panjang bahwa Indonesia harus steril dari paham radikal yang mengancam keutuhan dan memperakporandakan suasana kebatinan kita,” kata dia kepada Tempo.

Baca juga:
Haris Azhar: Secara Hukum Perppu Ormas Ini Ngawur
Haris Azhar Tentang Wiranto, HTI dan Akibat Perppu Ormas




Adi berpendapat,  untuk saat ini Perpu Ormas tersebut  tidak terlalu  mendesak diterbitkan di tengah masyarakat yang masih terpecah. “Untuk  bubarkan ormas radikal, cukup dengan UU Ormas saja,” katanya.



Publik pun tahu, kata Adi, bahwa terbitnya perpu ini tak bisa dilepaskan dari keinginan pemerintah yang  ingin membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).  “Jika hanya ingin bubarkan HTI tak perlulah repot-repot  keluarkan Perppu. Cukup pakai instrumen hukum yang ada. Yang penting jelas langkah pembubarannya. Bukan sebatas wacana,” ujarnya



Tapi nasi sudah jadi bubur.  Perpu Ormas sudah terbit untuk  membubarkan ormas. “Ke depan yang paling penting adalah bagaimana cara pemerintah membubarkan ormas radikal itu. Hindari pola represif dan memaksa karena bertentangan HAM dan demokrasi,” kata Adi.

S. DIAN ANDRYANTO


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan