TEMPO.CO, Makassar - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir mengatakan bahwa kampus berpotensi disusupi radikalisme. Sehingga ia bekerja sama dengan aparat polisi dan kampus-kampus untuk menanggulangi paham radikal.
"Belum ada radikalisme sampai sekarang, tapi potensi itu ada sehingga harus dipelihara dengan baik," kata Menteri Nasir, dalam acara Deklarasi Pernyataan Sikap Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (KPTN) Kawasan Indonesia Timur (KTI) tentang kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di di Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Jumat 16 Juni 2017.
Baca : Cegah Radikalisme, DPRD Jawa Barat Dukung Ada Pendidikan Pancasila
Menurut Menteri M. Nasir, potensi teroris masuk kampus lantaran tempat berkumpulnya anak muda dan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Sehingga sangat rentan dimasuki aksi teroris atau dimasuki paham-paham radikal.
"Ini yang harus diawasi, jangan sampai menjadi pusat terorisme," tutur dia. "Bagaimana kita memelihara NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD. Ini hal yang sangat penting, harus menggunakan semboyan Bhineka Tunggal Ika."
Sementara itu Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan hingga kini kampus-kampus di Kawasan Indonesia Timur masih kondusif dari paham-paham radikal.
Simak juga : Marak Radikalisme, Pemuda Buleleng: Pancasila Sudah Harga Mati
Karena itu, kata dia, tak perlu diturunkan intelijen untuk masuk ke dalam kampus. "Sampai saat ini kondusif, kita waspadai potensinya saja," urai Syafruddin.
Adapun Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu mengungkapkan Konsorsium Perguruan Tinggi Nenegeri Kawasan Timur Indonesia tetap berpegang teguh pada konsep Pancasila dan UUD 1945. "Buktinya PTN baru dan yang sudah lama berdiri tetap mengalami kenaikan jumlah mahasiswa yang signifikan dan berkomitmen memberantas radikalisme," tutur Dwia.
DIDIT HARIYADI
