TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Boni Hargens berpendapat pemerintah perlu mendorong peningkatan peran organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam upaya mencegah pemikiran dan gerakan radikal.
Boni Hargens menjelaskan, peningkatan peran NU dan Muhammadiyah dapat berupa mendorong keterlibatan dua organisasi masyarakat tersebut dalam berbagai kegiatan dan kajian-kajian yang memberikan pemahaman tepat kepada masyarakat.
Baca: Ketua PBNU: Lebih Ringan Pornografi Dibanding Radikalisme
"Untuk itu, saya mengusulkan agar peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus dimaksimalkan. Negara membutuhkan organisasi masyarakat ini," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Mei 2017.
Boni menambahkan, agar NU dan Muhammadiyah bisa berperan lebih optimal, negara dapat memberi insentif dan sifatnya formal. Bentuknya berupa anggaran khusus untuk pembangunan sosial di bidang integrasi sosial.
Baca: Ketua MUI KH Ma`ruf Amin: Khilafah Tidak Cocok di Indonesia
Dana yang diberikan negara tersebut dapat digunakan oleh NU dan Muhammadiyah untuk berbagai kegiatan tentang konsep bernegara dan bermasyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Saya berharap pemerintah Pak Jokowi berani melakukan terobosan ini segera," ujar Boni.
Boni menilai saat ini telah berkembang benih-benih pemikiran garis keras. Ia berharap radikalisme tidak berkembang yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Terlebih, kata dia, sepanjang 2018 akan berlangsung pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah dan pada 2019 akan berlangsung pemilihan umum serta pemilihan presiden.
Baca: Shinta Wahid: Survei Ungkap Adanya Kebencian pada NonMuslim
"Harus ada keterlibatan dan peran aktif dari ormas-ormas keagamaan yang masih berkomitmen tegas untuk menjaga Pancasila dan NKRI," kata Boni.
ANTARA
Simak: 50 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tolak Paham Radikal
Video Terkait:
Cegah Radikalisme, Anggota Polres Singkawang Manfaatkan Bahasa Lokal Untuk Sosialisasi
