TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim masalah e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk elektronik yang membuat pusing lembaganya beberapa tahun terakhir ini sudah hampir tuntas.
“Saya sebagai Mendagri minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia, satu urusan yang 2 tahun belum tuntas tapi Alhamdulilllah sudah mulai tuntas yaitu urusan e-KTP,” kata dia saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis, 13 April 2017.
Tjahjo mengatakan, salah satunya urusan blangko E-KTP yang terkatung-katung. Serta pemindahan server yang kini diserahkan pengelolaanya pada PT Telkom. “Ada 69 pejabat kami dalam 1,5 tahun ini dipanggil KPK, rata-rata dipanggil 3-4 kali, sekali pemeriksaan 2 jam sampai 12 jam,” kata dia.
Baca: Rapat Kelanjutan Proyek E-KTP Ditunda, Ini Kata Wiranto
Selepas membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat itu, Tjahjo mengatakan, sudah menandatangani kontrak untuk mencetak lebih dari 7 juta lembar blangko e-KTP. “Tiga juta buat cadangan, empat juta itu untuk kami berikan pada warga yang sudah merekam tapi belum dapat e-KTP,” kata dia.
Kementerian Dalam Negeri memperkirakan penduduk Indonesia yang wajib memilik e-KTP itu berjumlah 178 juta orang. “Itu dari total 250 juta penduduk Indonesia, yang harus punya KTP paling tidak 178 juta penduduk,” kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, hingga akhir Maret 2017 warga Indonesia yang sudah memiliki e-KTP berjulmah 172.046.898 orang atau 96,54 persen. Sementara yang datanya siap cetak di selurh Indonesia berjumlah 4,5 juta orang. “Itu sudah merekam, datanya kelar, tapi karena blangko e-KTP habis, sekarang sedang dalam proses,” kata dia.
Catatan Kementerian Dalam Negeri masih tersisa 3,2 juta data warga Indonesia yang datanya diperkirakan masih ganda. “Ada yang mungkin dari status bujangan ke menikah harus ganti KTP dia belum ganti, pindah alamat, KTP rusak, dan punya 2 atau 3 KTP,” kata Tjahjo.
Baca: Kasus E-KTP, KPK Diminta Terapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang
Sementara itu, sebanyak 3,46 persen atau 6.160.452 warga yang belum melakukan perekaman. “Perekaman itu tidak bisa dari kami saja, kalau Anda gak mau datang ke kantor, ya gak bisa tercatat. Harus ada peran serta masyarakat untuk mau merekam supaya datanya tunggal,” kata Tjahjo.
Tjahjo meneken tender pencetakan blangko e-KTP itu pada 21 Maret 2017. Dia mengaku, sempat ketar-ketir meneken kontrak pencetakan itu. “Saya teken takut juga, karena bayangkan kemarin itu harganya Rp 4.500 per lembar di-mark-up jadi Rp 16 ribu. KPK masuk. Baru kemarin harga pasarannya kelar. Kami konsultasikan juga ke KPK, ke LKPP, ke BPKP. Ini aman, baru saya teken cetak,” kata dia.
Kendati demikian, Tjahjo masih enggan membeberkan harga tender percetakan blangko e-KTP itu. “Sudah ada, tapi belum bisa ngomong. Ini sudah baguslah,” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, blanko e-KTP yang sedang dalam proses pencetakan itu akan didistribusikan bertahap. Giliran pertama warga DKI Jakarta. “Mulai akhir Maret kami serahkan ke DKI dulu, bertahap ke semuanya. Mudah-mudahan akhir tahun, November 2017 sudah bisa terdistribusi semua,” kata dia.
Selain soal blangko, Tjahjo mengatakan, sudah tuntas memindahkan pengelolaan server yang menyimpan data penduduk itu seluruhnya ke Indonesia. “Jaringanya sudah dengan PT Telkom, dulu Biomorf. Sekarang mereka sudah tidak ada lagi,” kata dia.
AHMAD FIKRI
